Besok, Bima Arya dan Dedie A Rachim Dilantik di Gedung Sate Bandung

Pada Hari Minggu (20/4), Bima-Dedie memulai rangkaian kegiatan pada hari Minggu (21/4/2019) dengan penyampaian pidato di ruang publik Jalan Jenderal Sudirman tempat dilaksanakannya Car Free Day (CFD). Kemudian, mengelilingi jalan seputaran Kebun Raya Bogor (KRB), sampai ke Balai Kota Bogor.

2019-04-19 21:02:00

Bima Arya

Bima Arya Sugiarto dan Dedie A Rachim akan dilantik sebagai Wali kota dan wakil wali kota Bogor terpilih pada Sabtu (20/4) besok. Pelantikan digelar di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat.

Setelah pelantikan itu, keduanya akan resmi menjabat untuk periode 2019 - 2023.

"Dilantik Sabtu ini di Bandung pukul 08.00 WIB. Hari Minggunya akan ada beberapa rangkaian acara di Bogor," ujarnya di Bogor. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (19/4).

Bima-Dedie memulai rangkaian kegiatan pada hari Minggu (21/4/2019) dengan penyampaian pidato di ruang publik Jalan Jenderal Sudirman tempat dilaksanakannya Car Free Day (CFD). Kemudian, mengelilingi jalan seputaran Kebun Raya Bogor (KRB), sampai ke Balai Kota Bogor.

"Nanti akan ada inagurasi sesampainya di Balai Kota Bogor," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sementara Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A Rachim mengaku tidak memiliki persiapan khusus jelang pelantikan. Meski begitu, ia siap membantu Bima Arya secara maksimal memimpin di Kota Hujan.

"Saya siap diberikan tugas apapun, saya akan siap bantu Kang Bima," ujarnya.

Sama halnya dengan Bima Arya, mantan Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengaku tidak keberatan atas tertundanya jadwal pelantikan sebagai kepala daerah Kota Bogor sampai usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Bangsa kita sudah cukup dewasa dan selalu sudah siap dalam menghadapi proses-proses demokrasi," kata Dedie.

Pelantikan keduanya yang semula dijadwalkan pada 7 April 2019 itu sempat tertunda menyusul keluarnya surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 131/2473/SJ tanggal 18 Maret 2019.

Isi dari surat edaran itu antara lain, penyelenggaraan pemerintahan daerah disarankan agar pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih masa jabatan 2019 hingga 2024 dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu 2019.

(mdk/lia)