Bertemu Anggota DPR, Gibran Jelaskan Program Kesejahteraann Pekerja saat Pandemi

Gibran menjelaskan, jika di Solo banyak sekali sektor-sektor nonesensial yang terdampak kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

2021-09-17 16:51:10

Gibran Rakabuming Raka

Komisi IX DPR RI dipimpin Nihayatul Wafiroh menemui Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Jumat (17/9) di Bale Tawangarum. Para wakil rakyat itu menggali soal program pengawasan dan perlindungan pekerja buruh yang ter-PHK dan dirumahkan akibat Pandemi Covid-19.

Gibran pun menjawab dan menjelaskan secara tuntas pertanyaan anggota dewan. Ia menjelaskan, jika di Solo banyak sekali sektor-sektor nonesensial yang terdampak kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dengan tingginya capaian vaksinasi di Kota Solo, per 16 September 2021, 104 persen warga sudah tervaksinasi.

“Herd imunity sudah terbentuk, dan kami sudah tidak sabar lagi ingin segera melakukan treatment–treatment khusus dan strategi untuk melakukan percepatan ekonomi di Kota Surakarta,” ujarnya.

Untuk tingkat pengangguran terbuka di Kota Solo, kata Gibran, mengalami kenaikan di tahun 2020 ini. Jika tahun 2019 4,18 persen, tahun 2020 naik menjadi 7,92 persen. Dari 100 penduduk terdapat 8 warga yang menganggur.

“Ini bahaya sekali, makanya prioritas dari Dinas Tenaga Kerja adalah pengentasan pengguran dan juga peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di Solo,” katanya.

Gibran menyampaikan, peningkatan SDM dilakukan di BLK. Di antaranya pelatihan barista jamu, strategi untuk upscalling. Pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak. Di antaranya shopee campus, pelatihan re-sklilling untuk buruh pabrik rokok dengan anggaran DBHCHT.

Selama PPKM, lanjut dia, banyak sekali hambatan antara lain integrasi yang solid dengan masalah penggguran dan tenaga kerja yang melibatkan akademisi, bisnis dan pemerintah.

“Pengangguran merupakan cross cutting issue yang tidak bisa diselesaikan satu lembaga saja. Misalkan kunjungan Menteri Pendidikan ke Solo melakukan sinergitas dengan dunia industri di dalam penyusunan kurikulum pelatihan dan mengupayakan peningkatan kapasitas guru dengan membangun sinergitas dengan usnsur lembaga swasta dan SMK sebagai work place,” terangnya.

Gibran juga mengaku telah meresmikan sekolah koding, sekolah multi media dan digital marketing. Sekolah–sekolah tersebut sangat penting untuk menjawab tantangan zaman lantaran banyaknya keluhan kalau SMK adalah sekolah pencetak pengangguran.

“Kami dibantu antara lain Sinar Mas, Astra, Indofood, Barito dan Djarum,” ucapnya.

Selsin itu, dikatakannya, Pemkot Solo juga memaksimalkan job canvaasing. Tidak hanya di perusahaan di wilayah sendiri, namun juga luar kota (Solo Raya). Pelatihan juga diberikan pada pekerja di kabupaten–kabupaten eks Karisidenan Surakarta. Penekanan end result dilakukan ke arah wirausaha.

“Jumlah tenaga kerja kita di sektor formal sampai dengan Juni ada 330.431. Buruh yang terdampak covid-19 sekitar 2.569 orang. Dengan rincian, buruh yang dirumahkan 2.640 orang. 109 orang diputus hubungan kerjanya,” jelasnya.

Pemkot Solo, menurut Gibran, memiliki kebijakan pemberian bantuan sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial.

Pimpinan diskusi yang juga Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh membuka pertanyaan dalam agenda diskusi acara kunjungan kerja tersebut. Pertanyaan datang antara lin dari Abidin anggota Komisi IX, Kemenaker, Dirjen PHI, BPJS Tenaga Kerja dan Kepala Disnaker Provinsi.

(mdk/ray)