Bertambah, kini 14 RS diketahui berlangganan vaksin palsu

14 RS itu milik swasta, hingga kini belum ada RS milik pemerintah yang berlangganan vaksin palsu.

Bareskrim Mabes Polri menyebut total rumah sakit (RS) yang berlangganan vaksin palsu bertambah menjadi 14 RS. Dipastikan, ke-14 RS tersebut merupakan RS swasta.

"Kalau RS negeri enggak ada. Sekarang ada 14 RS ya," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/7).

Meski begitu, lagi-lagi Agung belum mau menyebut RS yang dimaksud. Dia hanya menjelaskan 14 RS yang berlangganan itu berlokasi di Jawa dan Sumatera. "Iya," singkat dia.

Jenderal bintang dua ini berjanji untuk mengungkap kasus ini lebih terang, penyidik pun akan lebih dulu mendalami RS di Jakarta yang diduga berlangganan vaksin palsu.

"Kita fokuskan dari Jakarta dulu baru ke yang lainnya," jelas Agung.

Diakui dia, dalam kasus ini penyidik telah memeriksa 19 saksi. Kemungkinan, ada saksi lain akan diperiksa penyidik setelah masa kerja kembali normal.

"Kita ada 19 saksi yang diperiksa. 3 saksi lagi, yang lain proses pemanggilan. Abis liburan mulai kita periksa lagi," tandas Agung.

Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri mensinyalir ada 12 RS yang berlangganan vaksin palsu. Saat ini, penyidik masih mencari bukti-bukti kuat untuk menyeret RS dalam kasus tersebut.

Diketahui, Bareskrim Mabes Polri membongkar sindikat kejahatan pembuatan dan perindustrian vaksin palsu di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam kasus ini Bareskrim pun sudah menangkap dan menetapkan 18 tersangka.

Ke-18 tersangka ini, ditangkap dalam waktu maraton dan tempat terpisah. Kemungkinan, jumlah tersangka akan terus bertambah seiring pengembangan penyidikan.

Bahkan, selain membidik para pelaku yang diduga memiliki peran dalam kasus vaksin palsu ini, Bareskrim juga tengah membidik sejumlah rumah sakit (RS) yang diduga ikut terlibat. Terakhir, penyidik sudah memeriksa 3 orang dari pihak RS di Jakarta. Diduga ketiganya diperiksa untuk diminta keterangan terkait penggunaan vaksin palsu oleh RS tersebut.