Berkaca dari kasus Kapolri, pejabat jangan asal berbicara
Menurut Pengamat Politik Ray Rangkuti, pemahanan Kapolri kurang mendalam secara umum soal keterlibatan sejarah kelompok umat Islam.
Pidato sambutan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuai pro-kontra. Menurut Pengamat Politik Ray Rangkuti, pemahanan Kapolri kurang mendalam secara umum soal keterlibatan sejarah kelompok umat Islam.
"Oleh karena itu perlu ditekankan kepada elit kita ini agar lebih bersifat terbatas dalam hal mengklasifikasi. Penggunaan bahasa membuat seolah olah hanya dua organisasi," kata Ray di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (1/2).
Ray mengatakan, ucapan Tito seolah-olah hanya NU dan Muhammadiyah yang hanya memiliki koontribusi bagi negara ini. Menurut Ray, seharusnya mantan Kapolda Metro Jaya ini mengubah sedikit pidatonya.
"Tapi kalau redaksinya diubah sedikit seperti 'banyak organisasi Islam yang berjasa bagi bangsa, walhalabil khusus Muhammadiyah dan NU'. Cara mengambil bahasanya. Tapi kalau gaya bahasa seperti itu ya seakan-akan hanya ada dua," ujarnya yang merupakan Direktur Lingkar Madani Indonesia.
Lebih lanjut Ray berharap, agar apa yang dialami Tito ini jadi pelajaran bagi pejabat lainnya.
"Makanya pejabat negara kalau tak tahu situasinya jangan berbicara. Dan dalam kondisi sekarang jangan bicara serampangan berbahasa, cara mengolah kata. Itu harus dipelajari petinggi kita agar tak menimbulkan kesan negatif," pungkas Ray.
Baca juga:
Fokus silaturahmi, Polri belum telusuri pemotong video pidato Kapolri soal ormas
Fadli Zon sarankan Kapolri gunakan konsultan terkait sejarah Islam Indonesia
Pengamat nilai viral pidato Jenderal Tito bentuk kritikan kinerja Polri
Muhammadiyah minta ormas Islam husnudzon tanggapi video Kapolri
Polisi belum berniat cari orang yang potong & sebarkan video Kapolri