Beredar surat rapat koordinasi undang HTI, Gubernur Kaltim akui keliru
Beredar surat rapat koordinasi undang HTI, Gubernur Kaltim akui keliru. Surat itu beredar luas di tengah masyarakat, media massa, hingga media sosial, dan menjadi diskusi masyarakat. Isran pun bergegas memberikan pernyataan resminya.
Warganet dibikin ramai membicarakan soal surat undangan Gubernur Kaltim Isran Noor, perihal rapat koordinasi mengantisipasi dampak pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat, yang ikut mengundang HTI Kaltim. Isran mengakui kekeliruannya.
Dalam surat bernomor : 427/5063/B.Kesra/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 yang diteken Isran, undangan rapat sebagai silaturahim dan mengantisipasi dampak berkenaan dengan peristiwa pembakaran bendera di Garut, yang terjadi Senin (22/10) lalu.
Rapat digelar pada hari yang sama, di kantor Gubernur, Jalan Gadjah Mada, Samarinda. Namun, dari 14 daftar undangan, mulai dari Kanwil Kemenag Kaltim hingga organisasi Islam lain, tertera pimpinan HTI Kaltim. Padahal, HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah.
Surat itu beredar luas di tengah masyarakat, media massa, hingga media sosial, dan menjadi diskusi masyarakat. Isran pun bergegas memberikan pernyataan resminya.
"Saya melakukan kekeliruan yang tidak saya sengaja. Ternyata, dalam daftar undangan tercatat Pimpinan HTI Kaltim. Saya tidak menyalahkan staf, sebab ini tanggung jawab saya," kata Isran dalam keterangan tertulis diterima merdeka.com, dari Biro Humas Pemprov Kaltim, Minggu (28/10) malam.
Isran menerangkan, secara prinsip, Pemprov Kaltim dan Gubernur Kaltim, tidak akan mengundang pimpinan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, yang saat ini sudah dibubarkan oleh negara.
"Saya harap, agar masyarakat tetap dapat menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pemberitaan-pemberitaan negatif yang cenderung mengadu domba, menghasut dan berisi provokasi," ujar Isran.
Masih dijelaskan Isran, terkait pengibaran bendera bertuliskan Kalimat Tauhid yang banyak beredar saat aksi demonstrasi, Jumat (26/10) lalu, segera diturunkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di Kantor Gubernur Kaltim.
Saat aksi demonstrasi, Isran dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, bahkan menerima langsung ribuan pengunjuk rasa, bershalawat bersama dan memimpin doa bersama demi keutuhan NKRI, dan kedamaian Kaltim dan Indonesia.
"Saya mengapresiasi umat muslim di Kaltim, yang tetap mampu menahan diri dan tidak terprovokasi. Sehingga, kondisi Kaltim secara umum tetap aman dan kondusif," tutup Isran.
Baca juga:
Kabareskrim instruksikan identifikasi pihak terlibat pengibaran bendera hitam di Poso
Aksi bela tauhid di Poso, massa sempat ganti bendera merah putih dengan warna hitam
JK dan tokoh Islam sepakati 5 poin usai pembakaran bendera di Garut
Pembawa bendera saat Hari Santri di Garut jadi tersangka, terancam dibui
Ancaman pidana 3 minggu, pembawa bendera berkalimat tauhid tak ditahan
Wapres Jusuf Kalla kumpulkan pimpinan Ormas Islam di rumah dinas