Beredar surat deklarasi negara Papua Barat, ini kata polisi
Namun begitu, dia mengaku belum mengetahui kebenaran surat yang beredar tersebut. "Polda Papua Barat kita minta melakukan pengecekan, bener apa nggak," jelasnya.
Foto surat deklarasi pemerintahan sementara Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) beredar luas di media sosial. Deklarasi dijadwalkan digelar di halaman Universitas Cenderawasih, Papua, Selasa (31/7).
Menanggapi hal tersebut, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menyatakan, pihaknya tidak mentolerir tindakan yang melanggar konstitusi. Polri siap menindak siapapun yang inkonstitusional.
"Prinsipnya negara ini negara konstitusi. Kalau ada kelompok manapun yang inkonstitusional apalagi melakukan perbuatan melawan hukum, kami tindak," katanya di Jakarta Selatan, Selasa (31/7).
Beredar Surat Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat ©Liputan6.com/Nafiez
Namun begitu, dia mengaku belum mengetahui kebenaran surat yang beredar tersebut. "Polda Papua Barat kita minta melakukan pengecekan, bener apa nggak," jelasnya.
Surat yang beredar tersebut ditujukan kepada pimpinan NRFPB dan masyarakat Papua Barat untuk menghadiri deklarasi pemerintahan sementara mereka.
Tertulis acara tersebut diselenggarakan di halaman Universitas Cenderawasih pada Selasa 31 Juli 2018 pukul 11.00 waktu setempat. Surat tersebut ditandatangani oleh Yoab Syatfie yang mengaku sebagai Perdana Menteri Pemerintahan Sementara NRFPB.
Reporter: Nafiysul Qodar
Baca juga:
Polisi tegaskan kabar pengeboman di hutan Nduga Papua hoaks
Bantah serang KKB di Papua Barat, Polri bilang 'Kita yang diserang'
ASN di Timika jadi provokator pembakaran toko minuman beralkohol
Baku tembak dengan KKB di Nduga Papua, satu Brimob terluka
Jenazah Ipda Nusi korban penyerangan KKB ditemukan di sungai
Dinyatakan hilang, Ipda Yesaya Sanusi ditemukan tewas usai baku tembak dengan KKB