Bentuk Tim Reformasi Birokrasi, Suhardi sebut BNPT harus berbenah

BNPT harus menyadari pentingnya pembenahan serta penguatan birokrasi dalam memulihkan kepercayaan publik baik dalam aspek penegakan hukum, partisipasi publik, hingga persoalan kerjasama lintas negara.

2017-01-23 16:13:04

BNPT

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius mendeklarasikan dan meresmikan tim Reformasi Birokrasi di tubuh BNPT. Deklarasi tim Reformasi Birokrasi ini juga ditandai dengan Penandatanganan Penetapan Kinerja eselon I dan juga oleh para Ketua Pokja Reformasi Birokrasi BNPT.

Suhardi menyambut baik kegiatan itu sebagai wujud komitmen BNPT dalam mendukung program nasional pemerintah. Selain itu juga untuk melakukan pembenahan dan penguatan birokrasi.

"Sebagai lembaga baru, BNPT menyadari pentingnya pembenahan birokrasi sehingga tugas pokok lembaga pemerintahan berupa pelayanan publik dapat berjalan dengan baik," kata Komjen Pol Suhardi Alius, Senin (23/1).

Dia menjelaskan, BNPT harus menyadari pentingnya pembenahan serta penguatan birokrasi dalam memulihkan kepercayaan publik baik dalam aspek penegakan hukum, partisipasi publik, hingga persoalan kerjasama lintas negara.

"Untuk itu saya melihat momentum Reformasi Birokrasi yang menjadi agenda nasional pemerintah harus menjadi bagian penting bagi BNPT untuk melakukan pembenahan sekaligus penguatan di berbagai sektor, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan," katanya.

Dia mengakui dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali sorotan masyarakat terhadap proses dan kinerja penegakan hukum di Indonesia, salah satunya terkait persoalan masalah terorisme. Sebab di Indonesia garda depan dalam penanganan terorisme adalah pendekatan hukum.

"Tanpa menafikan berbagai kesuksesan besar penanggulangan terorisme melalui penegakan hukum, masih banyak juga narasi sumbang dan kritis yang menyoroti ketidakterbukaan proses hukum dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia," kata mantan Kabareskrim Polri ini.

"Saya sangat berharap program reformasi birokrasi di lingkungan BNPT ini dapat menghasilkan perubahan yang positif dalam bidang kelembagaan, SDM aparatur, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas aparatur, pelayanan publik dan budaya kerja bersamaan yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan pada lembaga ini," katanya.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang turut hadir dalam acara itu mengaku selalu mengapresiasi setiap langkah-langkah yang berhubungan dengan masalah reformasi.

"Kita tahu bahwa BNPT ini merupakan organisasi yang langsung memang berhubungan dengan masyarakat. Yang ditangani itu masyarakat, bukan barang. Masyarakat itu selalu dinamis, apalagi yang ditangani ini adalah terorisme atau teror. Terorisme itu saat ini dinamis sekali, baik teknologinya, strateginya, manusianya, dan cara-cara mereka untuk melakukan teror," ujar Wiranto.

"Saya memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan BNPT sebagai garda depan melawan ancaman-ancaman nyata saat ini, ancaman yang sudah berubah di dunia di mana ancaman ke depan adalah terorisme," katanya.

(mdk/dan)