BEM Nusantara Pilih Berdialog daripada Demo Saat Pelantikan Presiden

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mengajak semua pihak menjaga situasi kondusif jelang pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Minggu (20/10). Demonstrasi dinilai rentan disusupi, hingga kekhawatiran akan memunculkan stigma upaya penggagalan pelantikan presiden.

2019-10-18 11:32:50

Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

"BEM Nusantara belum ada mengeluarkan seruan aksi demonstrasi, supaya kami tidak disebut memiliki isu menggagalkan pelantikan presiden," kata Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana dalam keterangannya, Jumat (18/10).

"Kami mengimbau BEM Nusantara agar menjaga kondusifitas dan keamanan negara. Jangan sampai ada bahasa penggagalan pelantikan presiden, itu sama saja dengan menghianati proses demokrasi yang sudah dilalui kemarin," lanjutnya.

Mengenai UU KPK, Hengky menyampaikan tidak sepenuhnya menolak keberadaan beleid tersebut, namun ada poin-poin yang harus diperbaiki. BEM Nusantara timpalnya akan menempuh tiga langkah dengan mengutamakan dialog terkait UU KPK.

"Ada tiga langkah. Pertama, Perppu kami ingin berdialog dengan presiden, memberikan pertimbangan kenapa harus ada Perppu. Yang kedua, legislative review, kami ingin berdialog dengan Ketua DPR, poin-poin apa yang harus diperbaiki di UU KPK itu. Yang ketiga melalui judicial review di MK," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hengky mengungkapkan BEM Nusantara mengagendakan konsolidasi nasional di Bandung, Jawa Barat. Seluruh perwakilan kampus maupun universitas dari setiap provinsi diimbau untuk hadir membahas perihal UU KPK.

"Di tanggal 19-20 Oktober ini kami melakukan konsolidasi nasional dengan seluruh perwakilan provinsi untuk membahas Perppu, LR (legislative review) dan jalur JR (judicial review). Kami akan membulatkan suara di Bandung nanti, kami harapkan bisa bertemu Ketua DPR dan presiden pasca-konsolidasi," imbuhnya.

(mdk/cob)