Belum maksimal, bis listrik belum layak diproduksi massal

Ongkos produksi yang dipatok Rp 1,2 miliar per unitnya, menjadikan DPR pesimis terkait proyek Electric Bus.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggap Electric Bus buatan Kementerian Riset dan Teknologi belum layak diproduksi massal. Sebab masih jauh dari sempurna.

"Masih lambat, mungkin kecepatan tidak bisa tinggi. Harga juga masih tinggi," kata Anggota Komisi VII, Satya Yuda kepada wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (27/6).

Ongkos produksi yang dipatok Rp 1,2 miliar per unitnya, menjadikan DPR pesimis pada Electric Bus. Untuk itu, DPR menyarankan supaya pemerintah bersedia memberikan insentif pajak jika Electric Bus akan diproduksi massal.

"Kalau bisa dinonaktifkan pajaknya. Pokoknya kita pikir secara kompetitif, supaya bisa jalan, harganya harus bersaing dengan pasar" ujarnya.

Tidak hanya itu, belum terbangunnya infrastruktur untuk Electric Bus juga menjadi kendala tersendiri. Seperti tempat pengisian baterai yang menyerupai SPBU.

"Yang paling penting adalah mobil listrik bisa bersaing dengan mobil lain," terang Satya.(mdk/ian)