Bebaskan 7 WNI, Komisi I DPR minta Jokowi temui Presiden Filipina

Hanafi berharap Indonesia mengurangi bentuk publikasi terkait strategi pembebasan sandera

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mendesak pemerintah untuk membuka ruang komunikasi dengan Presiden Filipina. Hal tersebut guna membebaskan 7 WNI ABK dari Kapal Charles 001 yang kembali disandera kelompok bersenjata di Perairan Filipina.

‎"Presiden Filipina yang baru, Duterte, harus diajak bicara secara langsung oleh presiden atau Menlu kita, untuk selesaikan kelompok Abu Sayyaf ini. Mengingat Duterte ketika kampanye punya konsep pendekatan damai yang katanya lebih efektif‎," kata Hanafi saat dihubungi, Jumat (24/6).

Politikus PAN tersebut menilai, ada satu kelompok kecil dari Abu Sayyaf yang mengingkari kesepakatan sebelumnya. Menurut dia, harusnya pasca penyanderaan terakhir kemarin, sudah tak ada lagi insiden serupa yang terulang.

"Kita minta kelompok besar Abu Sayyaf mengingatkan kelompok kecil ini tentang kesepakatan itu dan bebaskan WNI yang sekarang disandera itu secara sukarela sesegera mungkin," tuturnya.

Selain itu, Hanafi berharap Indonesia mengurangi bentuk publikasi terkait strategi pembebasan sandera. Operasi intelijen menurutnya harus libatkan multi jalur‎.

"Satu komando perintah opsintel hanya dari presiden. Operasi militer mustahil dilakukan," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Menteri Luar Negeri Indonesia, pagi ini, Jumat (24/6), membenarkan telah terjadi penyanderaan kepada tujuh awak kapal asal Indonesia. Insiden ini terjadi di wilayah Sulu, perairan Filipina Selatan.

"Setelah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, pada 23 Juli 2016, kami mendapat konfirmasi mengenai ada penyanderaan anak buah kapal tugboat Charles 001 dan tongkang Robby 152," ujar Menlu Retno di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Insiden penyanderaan terjadi dua kali oleh dua penyandera yang berbeda. Belum ada kepastian mereka anggota faksi Abu Sayyaf.

(mdk/sho)