Banyak beredar, ratusan miras 'KW' dan kedaluwarsa disita polisi

Penyitaan dilakukan di sejumlah lokasi di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng dan Kota Singaraja.

2017-11-17 03:32:00

Razia Miras

Polisi menyita minuman beralkohol berbagai merek dengan standar nonoriginal alias KW. Selain minuman beralkohol turut disita 200 liter arak Bali.

Selain itu, turun diamankan dua botol minuman beralkohol merek topi miring, 5 botol minuman keras Whyski merek colombus, 3 botol minuman keras Vodka merek colombus, serta puluhan botol minuman lainnya dan 2 botol madu merek Cawan Mas kedaluwarsa. Penyitaan dilakukan di sejumlah lokasi di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng dan Kota Singaraja.

"Di Desa Bondalem, kami mendapatkan 200 liter arak bali yang dijual tanpa izin di beberapa lokasi. Kemudian, kami juga menyasar beberapa toko di Kota Singaraja, dan satu toko di Singaraja kami temukan beberapa botol minuman keras dijual tanpa izin dan kedaluwarsa. Selanjutnya, barang bukti minuman kami amankan, dan kami lakukan penyidikan lebih lanjut," kata Kasatres Narkoba Polres Buleleng, AKP Ketut Adnyana TJ, Kamis (16/11) di Mapolres Buleleng.

Adnyana berjanji akan terus melakukan penertiban terhadap para penjual miras ilegal agar tercipta ketertiban masyarakat. Apalagi, banyak minuman keras yang beredar telah kedaluwarsa.

"Dari keterangan beberapa penjual botol miras kedaluwarsa yang kami periksa, alasan mereka menunggu distributor mengambil. Tapi, kami tetap lakukan pemeriksaan. Ya, karena ini ancaman di bawah 5 tahun, hanya kami panggil untuk diperiksa," jelas Adnyana.

Kepolisian juga akan berkoordinasi dengan BPOM Denpasar untuk bersama-sama melakukan pengecekan terhadap penjual miras yang menjual barang kedaluwarsa.

Untuk diketahui, dalam Perda Kabupaten Buleleng No. 9 tahun 2016 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, dijelaskan tersangka penjual bisa diancam hukuman pidana 3 bulan penjara atau denda Rp 50 juta.

Sedangkan terhadap penjual miras kedaluwarsa disangkakan dengan Pasal 90 ayat (2) jo Pasal 141 UU RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun penjara atau denda Rp 4 miliar.

(mdk/lia)