Bantah Prabowo, PSI sebut aset asing direbut pemerintah di era Jokowi

Justru di era Jokowi, Rizal mengatakan, pemerintah merebut aset-aset yang selama ini dikuasai asing.

Juru Bicara Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo menyoroti pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini sedang menjalani praktik ekonomi kebodohan alias the economics of stupidity.

Rizal mengatakan, justru pasangan nomor urut dua tersebut merupakan pelaku usaha dari ekonomi kebodohan.

"Coba ditelisik saja bisnis dari keduanya. Keduanya kan berbisnis dari masuknya dana-dana asing. Semacam makelar. Singkat kata sebagai perantara atau makelar bagi investor asing," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/10).

Dia mengungkapkan, bisnis Prabowo Subianto disebut-sebut terkait dengan keluarga Rothschild dilakukan melalui adiknya Hashim Djojohadikusumo. Hashim sendiri merupakan pendiri Arsari Group yang berkantor pusat di Mid Plaza (Intercontinnental Hotel).

Rizal menilai, keluarga Prabowo dekat dengan bos-bos penguasa tambang dunia baik dari Rusia seperti Oleg Deripaska dan Reuben Brothers, investor Yahudi global asal London dan Robert Friedland.

"Dari Robert Friedland penguasa tambang emas dan tembaga raksasa di kawasan Mongolia ini Hashim berkenalan kepada Nat Rothschild. Dari sinilah keluarga Prabowo dikait-kaitkan dengan upaya Nat Rothschild untuk menguasai tambang-tambang di Indonesia," jelasnya.

Selain itu, Rizal mengungkapkan, Sandi juga merupakan perpanjangan tangan asing dalam merebut perusahaan-perusahaan dan aset-aset di Indonesia.

"Silakan telisik aliran-aliran dana asing yang masuk ke perusahaan-perusahaan mereka. Jadi siapa yang sebenarnya yang mempraktikan ekonomi kebodohan. Siapa sebenarnya yang menjadi perpanjangan tangan asing," jabarnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam pidatonya di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Prabowo menyebut, indikator pertama bahwa Indonesia sedang menjalankan ekonomi kebodohan adalah sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang dan dinikmati asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat.

Rizal mencurigai Prabowo mendapat masukan yang keliru soal ekonomi Indonesia. Pasalnya, data yang sebenarnya menunjukkan investasi asing di Indonesia tidak semasif negara-negara Asean lainnya.

Data dari Laporan Investasi Dunia UNCTAD menyebutkan, persentase rata-rata penanaman modal asing langsung di Indonesia terhadap total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada 2005-2010 dan 2011-2016 tidak pernah lebih dari 6 persen alias hanya berkisar 5,6 persen dan 5,7 persen.

Jika dibandingkan dengan Vietnam, besarannya bahkan empat kali lipat lebih besar dari Indonesia dengan persentase sebesar 20,4 persen pada 2005-2010 dan 23,2 persen pada 2011-2016.Adapun, Malaysia persentasenya mencapai 13,6 persen dan 14 persen.

"Jadi pandangan Prabowo itu hanya asumsi-asumsi yang dasarnya lemah. Datanya sebaliknya," kata Rizal.

Justru di era Jokowi, Rizal mengatakan, pemerintah merebut aset-aset yang selama ini dikuasai asing.

"Misalnya, kepemilikan 51 persen saham Freeport. Selain itu, Blok Rokan yang merupakan penghasil minyak terbesar juga telah dikelola oleh Pertamina 100 persen. Ini baru terjadi pada zaman Jokowi. Justru Freeport dulunya secara bulat dan utuh diberikan oleh mertua Prabowo kepada pihak asing. Sekarang sudah direbut oleh Jokowi," tutupnya.