Bamsoet pastikan DPR tetap dukung kebijakan Jokowi bangun infrastruktur
Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan bahwa parlemen akan terus mendukung kebijakan anggaran Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang menitikberatkan kepada pembangunan infrastruktur.
Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan bahwa parlemen akan terus mendukung kebijakan anggaran Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang menitikberatkan kepada pembangunan infrastruktur.
Kata Bamsoet, politik anggaran DPR berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan tanpa mengesampingkan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Hal itu pula yang menjadi dasar bagi DPR dalam menyiapkan posisi ketika menghadapi ajuan anggaran pemerintah di APBN 2018.
"DPR mendukung kebijakan belanja pemerintah dalam APBN 2018 yang menitikberatkan pembangunan berbagai infrastruktur dengan alokasi anggaran cukup besar," kata Bamsoet, Senin (1/8).
Selain itu, lanjut Politikus Golkar itu, DPR memberikan dorongan kuat melalui peningkatan Dana Desa setiap tahun. Program ini dianggap penting agar pengentasan kemiskinan masyarakat di desa dapat secara bertahap diwujudkan.
Di sisi lain, Bamsoet juga menekankan juga soal perhatian DPR terhadap politik pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata dia, DPR mendukung Pemerintahan Jokowi memberikan alokasi anggaran pertahanan dan keamanan yang terus meningkat. Terutama pada tahun anggaran 2018.
"Tujuannya antara lain untuk menjaga kedaulatan negara, serta mencegah dan memberantas aksi-aksi terorisme akhir-akhir ini," tandasnya.
Pada kesempatan itu, Bamsoet juga menyampaikan informasi mengenai capaian hasil kerja DPR RI di bidang pengawasan.
Salah satu yang dipastikan Bamsoet adalah soal penyelesaian Hak Angket KPK DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi soft landing. Diakui Bamsoet juga, ada Panitia Angket yang masih belum menyelesaikan kerjanya. Yakni Panita Angket DPR RI Terhadap Pelindo.
Kemudian, untuk mengawasi jalannya pemerintahan, DPR telah membentuk 46 Panitia Kerja di 11 Komisi. Paling banyak ada di Komisi II yang membidangi isu pemerintahan dalam negeri. Lalu Komisi I yang membidangi pertahanan dan keamanan, serta Komisi III membidangi hukum dengan, masing-masing enam panitia.
Lalu ada 7 Tim Pengawas dan Tim Pemantau, di antaranya mengenai implementasi reformasi DPR, Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hingga Tim Pemantau dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
Selain melakukan fungsi pengawasan, Bamsoet mengatakan DPR juga telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Serta memberikan pertimbangan dan persetujuan pejabat publik seperti duta besar.