Bachtiar Nasir: Perppu soal terorisme bukan solusi
Dengan saling tuduh dan menyalahkan maka tujuan teroris menurutnya berhasil. Karena para teroris tujuannya menciptakan kepanikan dan tidak saling percaya antar pihak.
Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GPNF-MUI), Bachtiar Nasir menilai Peraturan Presiden Pengganti UU (Perppu) soal terorisme bukanlah solusi menghadapi ancaman kelompok teroris di Indonesia. Seperti diketahui jika DPR tak bisa merampungkan revisi UU Terorisme sampai Juni mendatang, Presiden akan mengeluarkan Perppu.
"Saya kira bukan Perppu solusinya. Negara ini enggak punya konsep setiap kali menghadapi chaos pemboman," jelasnya di Hotel Bidakara, Jumat (18/5) sore.
Tak adanya konsep penanganan aksi teroris di Indonesia menimbulkan kisruh antar pemangku kebijakan. Ia mengatakan akibat aksi teroris dalam sepekan terakhir ini, yang ada malah saling tuduh.
"Satu kelompok menuduh radikal Islam. Satu lagi menyerang kepolisian. Satu lagi menyerang Badan Intelijen Negara, yang satu lagi menuduh DPR yang lambat. Satu lagi menekan ingin Perppu. Ya kalau begini berhasil lah tujuan daripada pemboman itu," kata dia.
Dengan saling tuduh dan menyalahkan maka tujuan teroris menurutnya berhasil. Karena para teroris tujuannya menciptakan kepanikan dan tidak saling percaya antar pihak.
"Chaos. Itu kan yang dia mau," ujarnya.
Solusinya, menurut dia, bukan Perppu atau UU. Tapi pemangku kepentingan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.
"Saya melihat Indonesia ini ibarat sebuah bahtera yang sedang ditimpa gelombang. Kalau masing-masing teriak ganti tukang layarnya, ganti pegang kemudinya, sementara masing-masing belum menjalankan peran di tugas masing-masing, terutama pemangku amanah negeri ini nih. Kalau yang terjadi seperti sekarang jadi kisruh ya tidak akan selesai," ujar Bachtiar.
Karena itu ia menyarankan seluruh pemangku kepentingan duduk bersama dan berhenti saling menyalahkan. "Bersatulah, duduklah, jalankan lah peran masing-masing. Rakyat diinstruksikan aktifkan kembali kamtibmas, siskamling, dan semua peran-peran keamanan dijalankan bersatu," sarannya.
Ia juga menolak menyebut para pelaku aksi teror sebagai teroris. Ia lebih memilih menyebut mereka sebagai pelaku pemboman.
"Saya menyebutnya pelaku pemboman ya. Saya enggak mau menyebut teroris. Itu nanti Islam lagi yang dituduh," ujarnya.
Baca juga:
Wiranto jamin junta militer tak terulang saat TNI ikut tumpas teroris
Gerindra soal RUU Terorisme: Masalahnya ada di Panglima TNI dan Menkumham
Ketua DPR prediksi RUU Terorisme selesai dalam dua pekan
Demokrat tak masalah Koopsusgab diaktifkan, tapi bubar pasca RUU Terorisme disahkan
Bamsoet mendadak 'baper' saat DPR jadi kambing hitam peristiwa bom & terorisme