Aung San Suu Kyi dinilai tak layak terima Nobel Perdamaian
Dia mengungkapkan, seharusnya Aung San Suu Kyi berusaha keras menghentikan aksi pengusiran dan kekerasan terhadap etnis Rohingya atas dasar nilai kemanusiaan. Apalagi, Aung San Suu Kyi kini merupakan pemimpin de facto Myanmar meskipun tidak menjabat secara formal dalam struktur pemerintah.
Masyarakat Profesional bagi Kemanusiaan Rohingya meminta Komite Hadiah Nobel untuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian yang diberikan kepada tokoh nasional Myanmar Aung San Suu Kyi. Alasannya karena Aung San Suu Kyi mendiamkan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Aung San Suu Kyi sangat tidak pantas menerima Nobel Perdamaian. Untuk itu, kami mendesak Komite Hadiah Nobel mencabut penghargaan tersebut," kata Andi Sinulingga di depan Gedung Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta, Sabtu (2/9).
Dia mengungkapkan, seharusnya Aung San Suu Kyi berusaha keras menghentikan aksi pengusiran dan kekerasan terhadap etnis Rohingya atas dasar nilai kemanusiaan. Apalagi, Aung San Suu Kyi kini merupakan pemimpin de facto Myanmar meskipun tidak menjabat secara formal dalam struktur pemerintah.
Andi juga meminta pemerintah untuk melakukan langkah-langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Myanmar. Harapannya agar mereka menghentikan tindak kekerasan pada Rohingya.
"Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya untuk sementara waktu sambil melakukan langkah-langkah diplomatik," tutupnya.
Baca juga:
Mendesak Myanmar hentikan penindasan Muslim Rohingya
SBY berharap Myanmar serius selesaikan masalah Rohingya
Din Syamsuddin: Konflik di Myanmar jangan dibawa masuk ke Tanah Air
Polsek Menteng larang pendemo tempel poster di wilayah negara Myanmar
Protes pembantaian Rohingya, pemerintah diminta tarik dubes di Myanmar
Mereka mulai berpaling dari Si Burung Merak
Mantan Menperin kecam pembantaian Rohingya yang dinilai sangat kejam