Apresiasi demo tenaga honorer, KemenPAN RB akui masih cari solusi

Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer

Ribuan tenaga honorer siang tadi melakukan demo depan Istana Negara. Mereka menuntut diangkat sebagai pegawai. Aksi ini mendapat apresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB, Herman Suryatman mengaku telah berupaya maksimal menangani permasalahan tenaga honorer K2 sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR. Namun, pihaknya terkendala beberapa masalah harus diselesaikan.

"Road map penanganan permasalahan honorer K2 sudah disusun, demikian juga kebutuhan anggaran sudah disampaikan. Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi permanen. Kendala utamanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan tidak adanya alokasi anggaran," kata Herman dalam keterangannya, Rabu (10/2).

Menurut Herman, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dan menerima perwakilan pendemo untuk berdiskusi menjaring aspirasi dan mencarikan solusi terbaik bagi seluruh eks tenaga honorer K2. Dalam demo eks honorer tadi, dia juga hadir dengan

"Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer, oleh karenanya harus dicarikan solusi yang tepat. Apalagi ini sebagian besar bekerja di lapangan, sebagai ujung tombak," ungkapnya.

"Peserta sangat kooperatif dan kami berada di tengah2 mereka," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Yuddy menyampaikan apresiasi kepada Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang telah mengoordinasikan aksi demonstrasi hingga berjalan lancar. "Kami sampaikan apresiasi, aksi demonstrasi tadi berjalan tertib dan tidak anarkis," ujar Yuddy.

Dia mengaku simpati terhadap aksi demonstrasi para tenaga honorer K2 tersebut. "Kami memahami dan menghargai aspirasi yang disampaikan. Karena itu sebelum aksi hari ini berlangsung, kami telah menerima perwakilan mereka untuk beraudiensi," tegasnya.

Yuddy juga menampik bahwa dirinya ingkar janji. Pasalnya, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR tanggal 15 September 2015, Kementerian PAN RB dan Komisi II DPR sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 melalui verifikasi, dengan catatan antara lain ada payung hukum dan dukungan anggaran.(mdk/ang)