ANRI terima perbaikan arsip yang rusak akibat banjir di Jabodetabek

Ketua ANRI, Mustari Irawan mengatakan, perbaikan arsip sebagai tindak pencegahan oleh ANRI, mengingat berbagai bencana alam belakangan terjadi di Indonesia dan pentingnya dari arsip-arsip milik masyarakat.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membuka layanan perbaikan surat-surat berharga yang rusak atau hilang akibat bencana alam, khususnya wilayah Jabodetabek. Layanan ini mengacu kepada Undang-Undang 43 Pasal 34 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Kemudian layanan perbaikan arsip ini juga mengacu kepada Peraturan Kepala ANRI nomor 23 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari bencana yang juga mengatur mengenai penyelamatan arsip dari dampak bencana yang menimpa masyarakat sehingga hak keperdataan rakyat terlindungi.

Ketua ANRI, Mustari Irawan mengatakan, perbaikan arsip sebagai tindak pencegahan oleh ANRI, mengingat berbagai bencana alam belakangan terjadi di Indonesia dan pentingnya dari arsip-arsip milik masyarakat.

"Kami ingin menyampaikan bahwa ANRI siap merstorasi arsip-arsip pribadi. Di sini tidak dipungut bayaran. Kalau ada yang memungut bayaran, itu bukan pegawai ANRI. Kami buka sampai 30 Juni 2017," katanya saat jumpa pers di kantor ANRI, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (1/3).

Mustari juga menyampaikan, ANRI memiliki program keliling membuka layanan perbaikan arsip ke daerah atau wilayah yang membutuhkan perbaikan arsip yang disebabkan bencana alam.

"Prediksi dari BMKG situasi hujan akan sampai bulan Mei. Oleh karena itu ANRI punya program keliling membuka layanan perbaikan arsip. Apapun medianya, baik itu kertas, foto atau video," ujarnya.

Sebelumnya, ANRI sudah melakukan hal serupa seperti perbaikan arsip dampak tsunami Aceh tahun 2004, gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, tahun 2009 di Situ Gintung, gempa bumi di Bengkulu tahun 2009, banjir di Jakarta tahun 2013, dan di Pidie Jaya Aceh tahun lalu.

"Tsunami di Aceh tahun 2004 kita perbaiki arsip total beratnya sampai 13 ton," ungkap Mustari.

Selain itu, ANRI juga pernah melakukan penyelematan arsip milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.




(mdk/hrs)