Anies: Jakarta akan tawarkan model peradaban dan persatuan ke dunia

Anies: Jakarta akan tawarkan model peradaban dan persatuan ke dunia. Inisiator gerakan Indonesia Mengajar ini mengatakan bahwa Jakarta harus menjadi tempat di mana orang yang berbeda-beda bisa duduk di satu meja.

2017-01-22 09:35:20

Anies Baswedan

Bangsa Indonesia memiliki kemampuan mengelola perbedaan yang ditunjukkan melalui kesepakatan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini menjadi pembuka seminar Nasional bertema "Mengembangkan Jakarta sebagai Pusat Peradaban Dunia" yang menghadirkan Anies Baswedan sebagai narasumber utama di aula gedung SMESCO, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (21/1).

Anies menilai bahwa kemampuan untuk menemukan titik temu yang mengeratkan bangsa ini melalui bahasa itu merupakan hal jenius. "Menjadi Indonesia tidak menghalangi identitas kesukuannya di Jakarta. Dan Jakarta adalah contoh kebhinnekaan yang dirawat secara terstruktur dalam dekade belakangan ini," terang Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini kemudian mencontohkan Eropa yang membentuk Uni Eropa yang terdiri dari 28 bangsa namun bahasa resminya sebanyak 23. Hal ini, sambung Anies, berbeda dengan Indonesia yang terdiri dari ratusan suku dan bahasa namun memikirkan bahasa persatuan bukan dari bahasa mayoritas seperti jawa dan sunda, yaitu bahasa melayu kepulauan (Indonesia).

"Jerman dan Prancis misalnya tidak menjadikan bahasa inggris sebagai bahasa persatuan di Unieropa. Anda mau belajar tentang persatuan, datang ke Indonesia. Kalau di Eropa terdapat union in the absent of unity, di Indonesia terdapat Union in the present of unity," tegas Anies.

Bagi Anies, konsep merawat persatuan dalam kesatuan (union in unity) merupakan konsep yang ditawarkan kepada dunia internasional. "Di Jakarta, dari pemikiran dari yang paling kanan dan yang paling kiri semuanya ada. Karena itu tradisi dialog dan musyawarah harus dikembalikan," ujar Anies

Inisiator gerakan Indonesia Mengajar ini mengatakan bahwa Jakarta harus menjadi tempat di mana orang yang berbeda-beda bisa duduk di satu meja. Pemerintah, sambung Anies, tidak dapat mengatur pandangan pemikiran namun dapat mengatur cara mengekspresikan pandangan. "Ketika cara berpikirnya berbeda, ruang diskusi menjadi terbuka. Tapi kalau cara mengekspresikannya dengan kekerasan, maka hukum harus ditegakkan," tandasnya.

(mdk/cob)