Anggota komisi I usul ada wajib militer untuk CPNS dan bela negara bagi sipil

Anggota komisi I usul ada wajib militer untuk CPNS dan bela negara bagi sipil. Harapannya agar mampu menjadi panutan masyarakat dalam peran serta menjaga NKRI dengan bentuk wajib militer seperti di Singapura dan beberapa negara lain.

2018-10-29 23:23:34

Bela Negara

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyambut baik rencana pemerintah yang sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara diperlukan untuk menata dan mengelola seluruh Sumber Daya Nasional. Tujuannya untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pertahanan semesta.

Bobby pun meminta agar pemerintah mensegerakan penyelesaian RUU tersebut. "Tantangan ke depan dalam menjaga NKRI adalah memastikan setiap warga negara mengerti perannya dalam menjaga sumber daya nasional, baik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam buatan termasuk sarana dan prasarana," kata Bobby, Senin (29/10).

Anggota DPR RI dari dapil Sumatra Selatan 2 ini mengatakan, saat ini sudah jelas terang benderang, ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mencoba mengoyak NKRI. Dimulai dari provokasi konflik di tingkat masyarakat akar rumput, di sebarkan secara masif dan didorong menjadi polemik nasional, yang berpotensi mendistorsi informasi dan menyulut konflik di berbagai tingkatan masyarakat.

Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini juga menyarankan agar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang merupakan garda depan pelayan publik perlu dibekali kemampuan di luar kapasitas profesionalnya. Harapannya agar mampu menjadi panutan masyarakat dalam peran serta menjaga NKRI dengan bentuk wajib militer seperti di Singapura dan beberapa negara lain.

"Sedang untuk masyarakat sipil, bela negara secara masif juga akan melengkapi edukasi cinta tanah air, selain pendidikan formal," kata Bobby.

Kendati demikian, Bobby juga memahami bahwa wajib militer atau komponen cadangan memang masih jadi perdebatan, baik dari sisi pembiayaan dan pengelolaan.

"Tetapi hal tersebut bisa dicari solusinya, utamanya agar CPNS 2018/2019 yang lulus, bukan hanya menjadi pelayan publik yang baik, tapi mampu menjadi panutan di lingkungannya dalam hal peran serta menjaga NKRI," tuturnya.

(mdk/eko)