Anggota DPR Soroti Ancaman Mogok Karyawan Pertamina Jelang Libur Nataru

Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan ancaman mogok yang disampaikan Serikat Pekerja Pertamina saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2022. Tuntutan mundur terhadap Dirut Pertamina juga dinilai berbau politis.

2021-12-22 11:01:00

Pertamina

Menurut Deddy, dalam surat ancaman mogok tersebut, tidak secara gamblang menyebutkan hal-hal apa yang menjadi masalah antara Serikat Pekerja dengan Pertamina. Misalnya, tak jelas poin apa dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dianggap merugikan pekerja, sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja itu.

"Dan regulasi juga mengatur jika PKB yang baru tidak disetujui maka yang lama tetap dipakai hingga ada kesepakatan baru. Jadi tidak ada alasan untuk mogok secara besar-besaran," kata Deddy melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/12).

Deddy menilai, ancaman mogok itu menimbulkan kesan Serikat Pekerja ingin 'menyandera' jajaran Direksi Pertamina disaat memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kesan saya, mereka ingin Pertamina lumpuh sehingga gagal mengamankan pasokan di masa liburan panjang ini," ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini berharap agar para pimpinan Serikat Pekerja Pertamina menjelaskan masalah sebenarnya yang mereka tuntut yang menjadi alasan mengeluarkan ancaman mogok kerja.

"Jika tidak, akan berkembang spekulasi yang merugikan Pertamina dan Serikat Pekerja itu sendiri. Sudah banyak isu berkembang di luar yang menyatakan bahwa kemelut kali ini adalah bagian dari upaya untuk menjatuhkan Dirut belaka. Sepertinya, elite Serikat Pekerja punya agenda lain dengan pihak-pihak yang ingin menduduki kursi direktur utama," urainya.

Lebih jauh, Deddy mengingatkan seluruh karyawan Pertamina mengenai tugas perusahaan negara itu dan pentingnya mereka bagi bangsa sebagai objek vital nasional. Oleh karena itu, Deddy meminta negara dan Direksi mengambil tindakan tegas sesuai regulasi jika elite Serikat Pekerja tetap memaksakan mogok besar-besaran di saat memasuki libur Nataru ini.

"Saya berharap para karyawan kembali pada nurani masing-masing dan melihat apakah benar ada kegentingan yang memaksa hingga harus melakukan mogok massal saat ini. Serikat Pekerja akan berhadapan dengan rakyat banyak jika sampai pelayanan Pertamina terhenti saat sangat dibutuhkan, hanya karena ulah dan ambisi elitenya yang tidak jelas," pungkasnya.

Sebelumnya, Serikat Pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) akan melaksanakan aksi mogok kerja mulai 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022.

FSPPB juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Berdasarkan surat pemberitahuan rencana mogok yang dikirimkan ke Menaker Ida Fauziya, ada lima alasan di balik rencana aksi tersebut.

Pertama, tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pertamina antara pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB. Kedua, pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB gagal melakukan perundingan.

Ketiga, tidak adanya itikad baik dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk membangun industrial peace atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Keempat, tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh oleh FSPPB. Serta kelima, diabaikannya tuntutan kepada Menteri BUMN untuk mengganti Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dengan yang lebih baik.

(mdk/bal)