Anggota DPR sindir Tito soal polisi darah biru dan darah merah

Tito diminta menyiapkan manajemen mutasi para perwira menengah Polri.

2016-06-23 12:02:40

Calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian ‎dicecar terkait manajemen mutasi Polri.

Anggota Komisi III DPR Herman Hery mengungkap bahwa mutasi Polri berlaku tak adil bagi polisi yang bekerja di daerah-daerah. Dia sampai mengistilahkan, ada polisi berdarah biru yang bekerja di wilayah kota saja. Ada pula polisi darah merah yang kerjanya di daerah pedalaman.

‎"Mabes Polri tidak punya data untuk memonitor sudah berapa lama bertugas di daerah. Kadang-kadang ada orang yang sampai 6 tahun di Papua. Ini mematikan kreativitas anggota. Polisi berdarah biru itu cuma bertugas di Mabes Polri, Polda Metro, ke Bandung sebentar, Sumut, kemudian balik lagi. Polisi berdarah merah itu bisa sampai hitam mati kering," kata Herman Hery dalam rapat fit and proper test komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6).

"Polri harus punya program mutasi jabatan terutama untuk perwira menengah di daerah," imbuhnya.

Politikus PDIP ini juga menjelaskan bahwa program yang akan dieksekusi oleh Tito, tak mungkin dijalankan seorang diri. Dia menilai hal tersebut ‎harus didukung semua angkatan.

Selain itu, dia juga menyoroti terkait peningkatan kesejahteraan prajurit. Sebab hal ini sudah sering dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat antara Polri dengan DPR.

"Tapi secara konkrit terobosan khusus oleh pimpinan Polri belum terlihat. Saya ingin penjelasan lebih detail, kesejahteraan prajurit nanti apa yang akan anda lakukan. Misalnya Brimob di daerah-daerah tinggal di tenda, bagaimana hidup sejahtera orang-orang ini. Masih banyak asrama yang bobrok. Banyak prajurit yang gajinya sudah segitu, tapi mereka masih harus bayar kost," bebernya.

Herman juga mempertanyakan terkait mengapa Tito ingin melakukan penguatan Densus 88 Polri. Dia juga ingin Tito menjelaskan, apakah hal tersebut dilakukan dengan pengadaan senjata agar bisa melakukan penindakan dengan cara bahasa penegakan hukum yang lebih keras.

"Atau densus yang humanis. Ada waktunya penegakan hukum tapi ada waktunya untuk memanusiakan manusia. Apa yang mau dilakukan," ujarnya.

(mdk/bal)