Anggaran Pertahanan Besar, Prabowo: Jangan Sampai Ada Kebocoran!
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajarannya di Kementerian Pertahanan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pertahanan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajarannya di Kementerian Pertahanan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pertahanan.
Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemhan RI Tahun 2021, Kamis (17/2).
“Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Hal itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran anggaran. Hal ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita kepada negara,” tegas Prabowo.
Berita lengkap mengenai Prabowo Subianto bisa dibaca di Liputan6.com
Prabowo memaparkan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia senantiasa melakukan perbaikan agar pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dapat disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
Dari hasil yang dicapai tiga tahun ini, kata Prabowo, Kemhan telah tiga kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Prabowo melanjutkan, tujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, salah satunya memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah.
Berkaitan dengan hal tersebut, BPK RI akan melaksanakan Pemeriksaan di masing-masing UO selama 90 hari, di mana pemeriksaan telah dimulai sejak tanggal 31 Januari 2022.
Prabowo menekankan kepada Satker di Kemhan agar senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data dukung dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa BPK RI guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan serta akuntabel.
Di tempat yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang Polhukam BPK Hendra Susanto menjelaskan, empat kriteria pemberian opini atas laporan keuangan.
Disebutkan antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pada acara Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemhan RI Tahun 2021 tersebut, juga dilaksanakan Penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan LK Kemhan Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Keamanan Pertahanan Siber pada Kemhan dan TNI, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa pada UO TNI AD, AL dan AU dari Pimpinan I BPK RI kepada Menteri Pertahanan.
Pembukaan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI ini juga dihadiri oleh Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wamenhan M. Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)