Aktivis nilai kedatangan Raja Salman tak perbaiki nasib buruh migran

Aktivis nilai kedatangan Raja Salman tak perbaiki nasib buruh migran. Solidaritas Perempuan menilai kedatangan Raja Salman yang disambut dengan sangat mewah itu bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia khususnya berkaitan dengan kebijakan terhadap buruh migran Indonesia.

2018-04-30 21:31:00

Buruh

Kedatangan Raja Salman ke Indonesia pada awal 2017 lalu dinilai tak berpengaruh terhadap keadilan para buruh migran yang bekerja di Arab Saudi. Para buruh migran yang berkasus bahkan ada yang telah dihukum mati.

Padahal Solidaritas Perempuan menilai kedatangan Raja Salman yang disambut dengan sangat mewah itu bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia khususnya berkaitan dengan kebijakan terhadap buruh migran asal Indonesia yang sedang dihukum di Arab Saudi.

"Semenjak Raja Salman ke Indonesia itu seharusnya mereka (pemerintah) memiliki hubungan yang baik, Presiden Jokowi dengan Raja Salman. Tapi itu enggak berdampak apa pun. Kasus-kasus perempuan buruh migran yang bekerja di sana tidak ada titik akhirnya. Mereka tetap saja dipenjara," sesal Staf Perlindungan Perempuan Buruh Migran Solidaritas Perempuan (SP), Armalia Sarah ditemui di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/4).

Solidaritas Perempuan mencatat saat ini salah satu TKW asal Karawang, Warnah, tengah dihukum di Arab Saudi. Warnah dituduh melakukan sihir kepada majikannya. Kemudian ia dihukum 10 tahun penjara.

Pemerintah kemudian berjanji akan memulangkan yang bersangkutan. Tapi hingga saat ini belum terwujud. Awalnya Warnah dijatuhi hukuman mati. Solidaritas Perempuan kemudian membantu advokasi agar hukuman mati dicabut akhirnya Warnah dihukum 10 tahun penjara setelah mendapat pengampunan.

"Memang dari pemerintah berjanji membebaskannya. Dari 2011 sampai sekarang Warnah ini tak kunjung dipulangkan," jelasnya.

"Sejak awal dia dikriminalisasi bahwa dia melakukan sihir. Memang ada pendampingan dari SP. Kemudian kita terus advokasi sampai kita juga pernah mendatangkan keluarganya. Tetap saja dari pemerintah enggak ada upaya-upaya lain," sesalnya.

SP mencatat jumlah buruh migran yang dikriminalisasi dan korban perdagangan manusia sekitar 40 lebih. SP kemudian memberi pendampingan kepada para buruh migran ini. SP melakukan pendampingan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI dan Mabes Polri.

Berkenaan dengan peringatan Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada Selasa (1/5) besok, SP meminta pemerintah memenuhi hak perempuan buruh khususnya para buruh migran.

"Dan tidak adanya diskriminasi dan kriminalisasi yang didapat perempuan buruh migran," harapnya. SP juga akan menggelar aksi untuk memperingati Hari Buruh Sedunia.

(mdk/ian)