Ade Yasin Ditangkap KPK, DPRD Bogor Tolak Bahas Laporan Keuangan 2021
DPRD Kabupaten Bogor, menolak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor tahun 2021. Pembahasan APBD Perubahan 2022 terancam ditiadakan.
DPRD Kabupaten Bogor, menolak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor tahun 2021. Pembahasan APBD Perubahan 2022 terancam ditiadakan.
Pada Maret 2022 lalu, Bupati Bogor Ade Yasin saat itu telah menyampaikan LKPj tahun 2021 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor.
"Pembahasan LKPj 2021 batas akhirnya bulan Juli. Kami sudah kembalikan ke eksekutif (Pemkab Bogor). Jadi belum dibahas," kata Ketua DPRD Rudy Susmanto, Selasa (19/7).
Rudy mengungkapkan, alasan pengembalian LKPj 2021 tersebut lantaran DPRD ingin meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Pemkab Bogor tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dalam kondisi hari ini, kita minta LHP BPK terbaru dulu. Karena kami tidak serta merta mau menerima LKPj Bupati Bogor tahun 2021. Karena dengan kejadian hari ini (Bupati Ade Yasin ditangkap KPK), otomatis APBD 2021 Kabupaten Bogor sebagai objek pidana," kata Rudy.
Maka, DPRD Kabupaten Bogor ingin mengkaji dan mengevaluasi dengan cermat LKPj 2021. Karena, kata Rudy, bagaimanapun DPRD Kabupaten Bogor, ikut menganggarkan APBD 2021.
"Jangan sampai ada program atau penggunaan anggaran yang kurang tepat. Karena kan DPRD juga ikut menganggarkan. Ini menjadi momentum kita untuk evaluasi, saat BPK sudah memberikan penilaian terbaru, sudah ada langkah dari aparat penegak hukum, DPRD pun harus ambil langkah yang sama," tegas Rudy.
Dikembalikannya LKPj Bupati Bogor tahun 2021, mengancam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2022 Kabupaten Bogor. Bahkan, Rudy sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD mengatakan, ada kemungkinan tidak akan ada APBD Perubahan 2022.
"Kan syarat untuk membahas APBD Perubahan, LKPj harus selesai dulu. Nah itu sudah kami kembalikan. Kalau memungkinan, kita laksanakan APBD Perubahan. Karena belum tahu juga pandangan dari fraksi terkait LKPj 2021 karena belum dibahas. Mudah-mudahan saja tidak terlalu banyak masalah, supaya APBD Perubahan bisa dilaksanakan. Kalau tidak ya langsung bahan APBD 2023," kata politisi Gerindra itu.
(mdk/rnd)