'Ada upaya loloskan Setya Novanto dan bubarkan KPK'

'Ada upaya loloskan Setya Novanto dan bubarkan KPK'. Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mencium adanya indikasi skenario konspirasi politik dalam penanganan kasus Setya Novanto.

2017-09-10 17:31:00

Setnov tersangka

Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mencium adanya indikasi skenario konspirasi politik dalam penanganan kasus Setya Novanto. Tidak hanya itu upaya pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga gencar dilakukan setelah adanya penetapan Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

"Saya mengatakan ada aroma skenario konspirasi politik dan yang ditujukan untuk meloloskan Setya Novanto dan membubarkan KPK," kata Doli, di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/9).

Doli melihat skenario politik itu sejak penetapan Novanto sebagai tersangka dan dilayangkannya praperadilan yang diajukan Novanto pada 4 September lalu. Mulai adanya Pansus Angket KPK, kasus penyiraman Penyidik KPK Novel Baswedan, pertemuan Novanto dan Hakim Mahkamah Agung Hatta Ali, meninggalnya saksi kunci kasus e-KTP Johanes Marlin, dan datangnya Direktur Penyidik KPK Aris Budiman.

"Dalam kontes berjalannya praperadilan kenapa karena dalam rentan waktu satu setengah bulan itu ada lima peristiwa yang bisa mengindikasikan konspirasi," ungkapnya.

Konspirasi itu berhasil memecah belah KPK. Menurut Politisi Partai Golkar ini, terjadi karena KPK tak langsung menahan Novanto. Sehingga dapat muncul berbagai skenario politik.

"Kenapa KPK dari awal tidak tahan Setya Novanto, kenapa yang lain ditahan, Andi Narogong ditetapkan tersangka malemnya ditahan. Ini satu bulan lebih enggak ditahan orang jadi menduga-duga Setya Novanto bisa konsolidasi untuk melawan KPK apa yang dilakukan KPK menyulitkan dirinya sendiri," pungkasnya.

Diketahui, KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (SN) sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Peran Setya Novanto terlacak mulai dari proses perencanaan hingga pembahasan anggaran di DPR hingga pengadaan barang dan jasa.

(mdk/ian)