Ada Pertamina di kasus suap Ketua DPRD Bangkalan

Ada permainan pasokan gas dari blok eksplorasi West Madura Offshore yang dikuasai Pertamina Hulu Energy.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap basah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Jawa Timur, K.H. Fuad Amin Imron, saat kedapatan menerima suap Rp 700 juta. Penangkapannya digadang-gadang sebagai kunci mengungkap permainan pasokan gas dari blok eksplorasi West Madura Offshore dikuasai anak perusahaan Pertamina, Pertamina Hulu Energy, ke Bangkalan.

Ketua KPK Abraham Samad mengakui ada penyimpangan dalam kontrak gas diteken Amin dan keterlibatan anak perusahaan Pertamina dalam kasus ini. Dia juga mengatakan ada peran beberapa perusahaan migas mesti dikupas dalam perkara itu.

"Ini masih terus akan digali," kata Samad kepada awak media di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).

Dari penelusuran merdeka.com, ada beberapa perusahaan daerah di Bangkalan berkecimpung di soal eksplorasi gas. Yakni PT Bangkalan Petro Gas dan PD Sumber Daya. Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Amin sebagai mantan Bupati Bangkalan pada 2007 meneken kontrak kerjasama eksplorasi minyak antara perusahaan daerah Bangkalan, PD Sumber Daya, dengan perusahaan swasta PT Media Karya Sentosa buat membangun jaringan pipa dan mengelola pasokan gas dari blok eksplorasi West Madura Offshore.

Blok itu dikuasai oleh salah satu anak perusahaan Pertamina, Pertamina Hulu Energy (PHE). PHE sebagai pemilik blok eksplorasi pun sepakat dan meneken perjanjian jual beli gas dengan PT MKS. Pertamina lantas menunjuk Pertamina EP mengurus distribusi gas itu ke PT MKS.

Sejatinya, dalam kontrak gas itu bakal dipakai buat menghidupkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Bangkalan dan Gresik. Tetapi dalam kenyataannya, sampai hari ini tidak pernah ada kegiatan pembangunan pembangkit listrik ataupun pembangunan jaringan pipa ke kedua daerah itu. Bahkan, PLTG Gili Timur sampai mesti dipindahkan akibat main mata antara pejabat dengan swasta demi memenuhi hasrat menumpuk pundi-pundi kekayaan buat mereka.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengakui Amin memang lihai bisa menyembunyikan perbuatan suapnya sejak lama. Meski demikian, dia mengatakan hal itu bisa tercium oleh penyidik.

"BUMD-nya menerima pembayaran secara rutin. Dia tanda tangan ketika yang bersangkutan sebagai kepala daerah," kata Adnan.

Adnan mengatakan, penyidik menyita duit diduga suap sebesar Rp 700 juta dari Amin dan dua orang lain dalam operasi penangkapan. Meski demikian, dia mengakui sebenarnya duit sogok diterima oleh Amin bisa lebih besar karena sudah berlangsung sejak lama.

"Sudah rutin. Total belum tahu, karena itu bagian dari perjanjiannya," sambung Adnan.(mdk/gib)