Abubakar ditangkap KPK, Yayat Turochmat jadi plt Bupati Bandung Barat

Posisi Abubakar sebagai Bupati Bandung Barat (KBB) digantikan oleh Wakilnya, Yayat Turochmat Soemitra. Yayat resmi bertugas menjadi pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat hingga 17 Juli 2018.

2018-04-19 20:59:51

Kasus Suap Bupati Bandung Barat

Posisi Abubakar sebagai Bupati Bandung Barat (KBB) digantikan oleh Wakilnya, Yayat Turochmat Soemitra. Yayat resmi bertugas menjadi pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat hingga 17 Juli 2018.

Bertugasnya Yayat ditandai dengan surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (19/4).

Ahmad Heryawan mengatakan, meskipun pelaksana tugas, Yayat memiliki kewenangan sama dengan Bupati.

Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Aher ini berpesan agar Yayat segera bertugas sekaligus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dalam menjalankan pemerintahan.

"Jalankan tugas dengan baik amanah dan lakukan koordinasi dengan semua stakeholder di birokrasi dengan plt sekda seluruh perangkat daerah," ujar Aher.

Sementara itu, Yayat mengaku adanya kasus yang berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pemerintahan KBB sedikit mempengaruhi psikologis pegawai. Oleh karena itu, pembenahan itulah yang akan menjadi prioritas, agar pelayanan publik tidak terganggu.

"Saya juga tidak bisa bilang tidak terganggu. Karena pasti ada pengaruh secara psikologis. Tapi kita semaksimal mungkn meminimalkan gangguan itu," ucapnya.

Selain itu, Yayat mengaku akan segera memproses penggantian tiga kepala dinas yang ditangkap KPK. Yaitu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Weti Lembanawati; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Adiyoto; dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Asep Hikayat.

Hal ini pun diaebut sebagai bagian antisipasi adanya gangguan pelayanan. Proses penggantian sedang berjalan sesuai perintah dalam SK dari Mendagri.

Dalam pemberhentian dan pengisian jabatan kepala OPD, Pemkab Bandung Barat berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Yayat mengaku optismistis di tengah keruwetan yang ada, dirinya bisa menjalankan tugas merampungkan sejumlah kebijakan dan program pemerintah, serta janji kampanye.

"Saya akan berupaya memberikan yang terbaik. Janji-janji kami dulu harus terealisasi sebelum tanggal 17 Juni nanti," pungkasnya.

(mdk/rnd)