4 Aksi warga Banten dukung KPK usut korupsi Atut
KPK sudah mencegah Ratu Atut untuk ke luar negeri.
Sejak adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan jadi tersangka suap Pilkada Lebak, desakan agar korupsi yang dilakukan keluarga besar Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, diusut terus bergulir. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Banten untuk Rakyat (GEBRAK) berencana akan menggelar aksi ekspedisi dengan melakukan longmarch dari Serang, Banten menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Aksi dari berbagai elemen kampus tersebut sebagai aksi dukungan terhadap KPK dan mendesak agar menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan keluarga besar Ratu Atut. Pantauan merdeka.com, puluhan mahasiswa Banten memulai jalan kaki dari kampus IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang terletak di Jalan Soedirman, Banten. Rute yang akan dilewati mereka adalah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, lalu Gedung KPK Jakarta. Mereka menargetkan akan sampai di Gedung KPK, pada Jumat (11/10). Setibanya di KPK, mereka rencananya akan memberikan tanda tangan yang dikumpulkan dari warga Banten selama perjalanan mereka. Ratusan warga yang mengatasnamakan Masyarakat Banten menggelar istigasah di depan Kantor Gubernur Banten, Serang, Rabu (9/10). Aksi tersebut digelar untuk memberikan dukungan terhadap KPK yang berusaha menumpas kasus korupsi Dinasti Atut di Banten. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Banten untuk Rakyat (GEBRAK) berencana akan menggelar aksi ekspedisi dengan melakukan longmarch dari Serang, Banten menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Aksi dari berbagai elemen kampus tersebut sebagai aksi dukungan terhadap KPK dan mendesak agar menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan keluarga besar Ratu Atut.
Wawan, suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu tersangkut kasus suap terkait sengketa Pilkada Lebak yang disidangkan di MK. Wawan diduga menyuap Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar agar Pilkada Lebak dilakukan pemilihan ulang. Dalam kasus ini, Ratu Atut juga dicegah KPK ke luar negeri.
Ratu Atut menggunakan kata musibah untuk menggambarkan kasus dugaan suap yang menjerat korupsi. "Penggunaan kata musibah ini tidak tepat. Ini kan pelanggaran hukum, apalagi memanfaatkan masyarakat seperti istigasah," kata dosen hukum Universitas Gadjah Mada Oce Madril kepada merdeka.com, Selasa (8/10).
Aktivis pusat kajian antikorupsi UGM ini menambahkan KPK harus berani mengusut seluruh korupsi di Banten yang dilakukan Dinasti Atut. Apalagi sejumlah LSM antikorupsi sudah melaporkan sejumlah dugaan korupsi di Banten seperti korupsi Bansos dan Hibah. Sudah lama kasus-kasus ini tak diketahui perkembangannya.
Berikut empat aksi warga Banten dukung KPK usut korupsi Atut.Jalan kaki
Mahasiswa akan berangkat dari kampus IAIN Serang, dan menggunakan jalur arteri melintasi Tangerang, Ciledug. Mereka menargetkan tiba di gedung KPK pada hari Jumat.
Korlap aksi, Nedy Suryadi dari KMS 30 IAIN menyatakan, aksi longmarch yang dilakukan mahasiswa sebagai upaya dukungan terhadap KPK dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi di Banten, yang diduga kuat dilakukan keluarga Gubernur Atut. Mulai dari penguasaan proyek APBD dari yang nilai terendah hingga ratusan miliar.Himpun paraf
"Kita menyerahkan bukti tanda tangan sebagai bentuk amanah rakyat Banten agar KPK memeriksa Atut. Tanda tangan ini di kumpulkan selama perjalanan dari Serang-Jakarta," ujar Koordinator Aksi, Nedy.Istigasah
Datangi KPK
Korlap aksi, Nedy Suryadi dari KMS 30 IAIN menyatakan, aksi longmarch yang dilakukan mahasiswa sebagai upaya dukungan terhadap KPK dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi di Banten, yang diduga kuat dilakukan keluarga Gubernur Atut. Mulai dari penguasaan proyek APBD dari yang nilai terendah hingga ratusan miliar.
"Kita berharap, penangkapan adik gubernur Banten oleh KPK dalam kasus suap bisa membuka kasus kasus korupsi lainnya," ujar Nedy, saat dihubungi, Rabu (9/10).