4 Warning Panglima TNI sebut 22 Juli masa kritis
Ambisi dua pasangan calon membuat Panglima TNI ikut merasa was-was.
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla , kini tengah harap-harap cemas. Kedua pasangan itu sedang menunggu hasil penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum yang akan diumumkan 22 Juli nanti. Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengendus potensi kisruh jelang pengumuman Pilpres 2014. Dia berpesan, prajurit TNI tak boleh tinggal diam dan harus merespon indikasi gangguan keselamatan masyarakat ini. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Markas Marinir di Cilandak, Jenderal Moeldoko mengatakan prajurit marinir harus mencermati perkembangan politik nasional sekarang. Tak boleh ada prajurit TNI yang bersantai-santai saat ini. Jenderal Moeldoko menginstruksikan pasukannya agar menyiapkan persenjataan yang cukup jelang pengumuman hasil pilpres 22 Juli mendatang di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tapi tak diperkenankan menggunakan peluru tajam. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan telah menyiapkan ribuan pasukan untuk mengamankan hasil rekapitulasi Pilpres. Pasukan TNI telah berkoordinasi dengan Polri.
Di penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, perolehan suara dua pasangan ini sangat tipis. Bahkan beberapa lembaga survei juga mengeluarkan hasil hitung cepat yang berbeda. Ada yang menangkan Jokowi - JK, ada pula yang menangkan Prabowo - Hatta.
Panggung pertarungan menuju RI 1 semakin menarik saat keduanya langsung menggelar jumpa pers dan menyatakan sebagai pemenang. Kedua kubu pun saling mengklaim juara sementara.
Melihat ambisi dua pasangan dan besarnya massa pendukung mereka membuat sebagian pihak was-was termasuk Panglima TNI Jenderal Moeldoko . Dia lantas mengeluarkan warning untuk prajurit TNI.
"Mungkin saat ini rakyat Indonesia ada was-was, ada kegamangan. TNI harus memberikan jaminan sepenuhnya keamanan bagi masyarakat," kata kata Moeldoko , di Markas Kopassus Cijantung.
Berikut warning Jenderal Moeldoko selama masa Pilpres:Ada potensi kisruh di 22 Juli
"Kita akan menghadapi situasi kritis tanggal 22 juli nanti. Nanti kita akan berikan bantuan 500 juta agar kalian gunakan dengan baik," kata Moeldoko di Markas Paskhas Halim.
Menurutnya prajurit TNI harus bisa memahami rute pengamanan pilpres. Mereka pun harus paham cara bertindak yang efektif meredam suatu kejadian.
"Kalian harus memahami betul rute-rute dan objek-objek yang akan muncul situasi tidak diinginkan. Pahami juga cara bertindak dan menuju lokasi yang baik," terang dia.
Di samping itu, dia juga menginstruksikan prajurit TNI harus memantau perkembangan politik saat ini. Prajurit TNI harus siap segala sesuatu untuk menghadapi kondisi apapun.
"Yang harus kalian lakukan melihat perkembangan situasi yang baik. Yakin akan kesiapan morilnya, teknikalnya, logistiknya, dan lain-lain," pungkas dia.Minta prajurit terus waspada dan siaga
"Situasi saat ini perlu dicermati dengan sebaik-baiknya. Bagi prajurit harus waspada dan tidak menganggap situasi landai-landai saja," kata Moeldoko di Markas Marinir Cilandak Jakarta.
Menurutnya, pasukan TNI harus tingkatkan kewaspadaan. TNI harus berhasil dalam setiap tugasnya.
"Kesiap-siagaan kalian harus ditingkatkan. Apabila kalian dikerahkan untuk mengamankan situasi harus selesai, itulah TNI," terang dia.Saat suasana tak kondusif hanya boleh pakai peluru karet
"Saya minta seluruh prajurit mengikuti perkembangan saat ini. Apabila terjadi situasi yang krusial, tidak ada prajurit yang membawa amunisi tajam, sekali lagi tidak ada prajurit yang membawa amunisi tajam," kata dia.
Moeldoko menjamin anggotanya akan melakukan pengamanan dengan menggunakan peluru karet. Jika ada peluru tajam beredar saat pengaman berlangsung, itu bukan dari pihak TNI.
"Amunisi akan diganti isi karet dan amunisi hampa. Kalau ada amunisi tajam yang beredar itu bukan dari TNI," terang dia.Kerahkan 35 ribu prajurit
"TNI siapkan 35 ribu pasukan yang standby. Rinciannya 10 ribu pasukan yang siap digerakkan secara cepat dan yang 23 ribu sekian pasukan melekat dengan Polri," kata Moeldoko.
Menurutnya fokus pengamanan dilakukan di tempat penyelenggara pemilu. Instruksi ini khususnya untuk mengantisipasi tanggal 22 Juli.