4 Fakta kapal nelayan RI dibakar tentara Papua Nugini
Akibat pembakaran kapal tersebut, 10 nelayan dipaksa berenang dan hingga kini masih ada 5 yang hilang.
Papua Nugini (PNG) telah berbuat kejam terhadap masyarakat Indonesia. Tentara asal PNG diketahui membakar kapal nelayan milik warga Kabupaten Merauke, Papua.
Belum diketahui penyebab pembakaran kapal nelayan tersebut hingga saat ini. Kepolisian Papua masih menyelidiki kasus tersebut.
Akibat pembakaran kapal tersebut, 10 nelayan dipaksa berenang dan hingga kini masih ada 5 yang hilang. Pemerintah Indonesia diminta turun tangan untuk menyelesaikan kasus yang membuat ketegangan hubungan kedua negara ini.
Berikut 4 fakta kasus tersebut:
Langgar perbatasan
Kabid Humas Polda Papua Sulistyo Pudjo sangat menyayangkan tindakan tentara PNG tersebut. Padahal, kata dia, jika memang para nelayan itu melanggar batas wilayah, hal ini bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Nelayan mencari ikan di perbatasan yang berbatasan langsung dengan perairan PNG dan ke bawah Australia dan kemungkinan melewati perbatasan terus ditangkap sama TNI. Kemungkinan loh ya (melanggar perbatasan)," ujar Sulistyo saat dihubungi merdeka.com, Minggu (9/2).
Menurut dia, adalah hal yang wajar jika seorang nelayan melanggar perbatasan saat mencari ikan. Sebab, bisa saja saat menjaring ikan, terjadi badai sehingga kapal tersebut harus melewati batas wilayah.
Karena itu, dia sangat menyayangkan jika peristiwa ini disikapi berlebihan oleh tentara PNG. Sulistyo menambahkan, kasus ini seharunya bisa diselesaikan dengan baik.
"Harusnya ada kasus itu ditangkap saja. Nanti kita urus (dengan diplomasi)," terang dia.
Dipaksa berenang
Tentara Papua Nugini (PNG) membakar kapal nelayan milik warga Kabupaten Merauke, Papua. Bahkan, 10 nelayan yang berada di kapal itu dipaksa keluar dan berenang di laut lepas.
"Ada masyarakat RI ditangkap tentara PNG di perbatasan Merauke dan kapalnya dibakar, nelayannya disuruh berenang," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo, kepada wartawan, Sabtu (8/2).
Lima nelayan hilang
Kabid Humas Polda Papua, AKBP Sulistyo Pudjo menuturkan, peristiwa kejam tersebut terjadi tepatnya pada hari Kamis (6/2). Namun baru diketahui pada Jumat (7/2) setelah lima nelayan selamat berhasil berenang hingga ke pos keamanan perbatasan Indoensia yang dijaga oleh Marinir TNI.
"Kejadiannya hari Kamis, Jumat mereka ditemukan sampai di pos Marinir. Dari sepuluh, hilang lima dan diduga tenggelam saat dipaksa berenang," ujar Sulistyo saat dihubungi merdeka.com, Minggu (9/2).
Menurut dia, sampai saat ini kepolisian masih melakukan penyisiran terhadap lima nelayan yang hilang di laut lepas tersebut.
Berikut identitas nelayan yang hilang akibat tindakan biadab tentara PNG:
1. Alex Coa
2. Ferdinand Coa
3. Raobi Rahael
4. Jony Kaize
5. Zulfikar Saleh
Tentara PNG kejam
Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengecam aksi biadab yang dilakukan oleh tentara Papua Nugini (PNG) terhadap nelayan Merauke yang sedang mencari ikan di wilayah perbatasan antar kedua negara. Para tentara itu membakar kapal nelayan berjenis speedboat dan memaksa sepuluh awak kapal berenang di laut lepas untuk kembali ke wilayah daratan Indonesia.
Politikus yang biasa dipanggil Nuning ini menilai bahwa perbuatan yang dilakukan tentara PNG sudah sewenang-wenang. Dia pun meminta agar pemerintah RI meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah PNG.
"Tentu saja kita sepantasnya meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah PNG. Setidaknya meminta keterangan resmi terkait hal itu," ujar Nuning kepada merdeka.com, Minggu (9/2).
Dia mengakui jika wilayah perairan antar negara memang selalu sensitif jika satu sama lain ada yang melanggar batas wilayah. Namun, kata dia, hal tersebut bisa dibicarakan dengan diplomasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dia juga berharap agar kejadian ini tidak kembali terulang dan antar kedua negara bisa saling menghormati.
"Meski ini nelayan kita ya bisa dikatakan melanggar wilayah perairan tapi penanganan kejam itu jangan terjadi. Masalah kedaulatan memang sensitif, tetapi harus terjaga hubungan saling menghormati antar negara," tegas Ketua DPP Hanura ini.