300 Orang bicara masalah kekerasan perempuan dan anak di ajang PUSPA
Di Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengundang 300 peserta. Acara yang digelar di Surabaya, Jawa Timur 27 hingga 29 Agustus 2017 itu bertema: Sinergi untuk Perubahan.
Di Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengundang 300 peserta. Acara yang digelar di Surabaya, Jawa Timur 27 hingga 29 Agustus 2017 itu bertema: Sinergi untuk Perubahan.
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Agustina Erni mengatakan, PUSPA 2017 di Surabaya ini menjadi ajang untuk berbagi inspirasi dan menciptakan inovasi untuk PPPA.
"Karena itu, dalam ajang ini, panitia mengundang lebih dari 300 peserta dari berbagai elemen," kata Agustina, Senin (28/8).
300 peserta itu rinciannya 104 orang dari organisasi kemasyarakatan (Ormas), 17 orang dari perguruan tinggi, dari lembaga profesi (30 orang), media (27 orang), dunia usaha (8 orang), Dinas PPPA Provinsi (50 orang), serta wakil Forkomnas (22 orang).
"Ada empat sesi dalam temu nasional ini, yakni sesi inspirasi, fieldtrip pasar ide, dan sesi konferensi," ucapnya.
Sesi inspirasi, kata Agustina, adalah sesi berbagi pengalaman tentang keberhasilan peserta dalam membangun PPPA di wilayahnya. "Kemudian sesi fieldtrip. Di sesi ini, para peserta akan berkunjung dan melihat praktik-praktik cerdas PPPA di Kota Surabaya."
Lalu sesi pasar ide adalah sesi dialog. "Peserta bisa menjual ide-ide kreatif mereka. Kemudian dari ide-ide itu, akan diambil enam ide terbaik yang akan dipresentasikan di sesi konferensi," pungkasnya.
Wadah untuk berbagi persoalan
Temu Nasional PUSPA 2017 ini dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas; Kepala BPPKB Jawa Timur, Lies Idaewati; dan Kadin BPPH Provinsi se-Indonesia dari 34 provinsi ini, merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Yogyakarta pada 30 Mei hingga 1 Juni 2016 lalu.
PUSPA sendiri adalah wadah berkumpulnya berbagai Lembaga Masyarakat (LM) yang mencakup lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dan Dinas PPPA dari seluruh provinsi di Indonesia.
Di acara ini, Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya sinergi untuk mengentas masalah kekerasan perempuan dan anak di Indonesia yang masih sangat tinggi, yaitu 24 juta kasus.
Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain, bekerjasama dengan SKPD-SKPD dan LM di hampir seluruh provinsi melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kerja sama itu, baik secara individu, komunitas, maupun organisasi dengan tujuan, bersama-sama untuk menghapuskan tindakan kekerasan terhadap anak.
Upaya yang kedua adalah, melakukan pengarus-utamaan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi, serta sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat. Kemudian membentuk Gugus Tugas Penanganan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO), yang terdiri dari unsur pemerintah, LM, dan penegak hukum.
Selanjutnya yang terakhir adalah menginisiasi program Industri Rumahan (IR) melalui pelatihan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan dan perempuan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah untuk membangun usaha kecil rumahan.(mdk/cob)