29 Ribu personel Polri-TNI disebar amankan Pilkada DKI Jakarta

29 Ribu personel Polri-TNI disebar amankan Pilkada DKI Jakarta. Polisi dan TNI mewaspadai dugaan kecurangan jelang hari pencoblosan. Salah satu hal yang diwaspadai adanya indikasi sejumlah pihak menekan juga mengancam masyarakat untuk memilih pasangan tertentu.

2017-02-13 13:36:33

Pilgub DKI

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan mengatakan, sekira 29 ribu personel gabungan Polri dan TNI bakal mengamankan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta, Rabu (15/2) mendatang. Menurut Iriawan, dari puluhan ribu personel gabungan itu sebanyak 23.468 anggota Polri diterjunkan mengamankan Pilkada DKI.

"Banyak banget. Kodam jaya tambah lagi tadi tuh (personel). Kemarin 5 000 saya minta tambahan lagi empat setara satuan kompi (SSK), jadi 5.500. Dari kami ada 23.468 (personel). Jadi hampir 29 Ribu (personel) siap mengamankan (Pilkada DKI Jakarta)," ujar Iriawan di Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Senin (13/2).

Menurut Iriawan, ada beberapa hal yang diwaspadai pihaknya jelang hari pencoblosan. Mantan Kadivpropam Mabes Polri ini mengatakan, salah satunya dugaan adanya indikasi sejumlah pihak menekan juga mengancam masyarakat untuk memilih pasangan tertentu.

"Saat ini yang kami garis bawahi, substansi yang paling penting adalah pertama adanya indikasi penekanan pada pemilih untuk memilih pasangan tertentu. Itu tak boleh, ancamannya ada. Penjara paling singkat 36 bulan paling lama 72 bulan," kata Iriawan.

Selain pengarahan mencoblos salah satu pasangan calon, menurut Iriawan, kepolisian juga mendapat informasi adanya politik uang menjelang pencoblosan. Untuk itu, lanjut Iriawan, pihak kepolisian membentuk tim operasi tangkap tangan money politik guna menyelidiki informasi tersebut.

"Money politik kami mendengar ada informasi. Sebab itu kami membentuk tim operasi tangkap tangan money politik," katanya.

Mantan Kapolda Jabar ini menambahkan, mengenai temuan kartu tanda penduduk dan dokumen-dokumen di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkarang, beberapa waktu lalu, tak terkait Pilkada DKI. Oleh karena itu dia menegaskan mengenai kasus yang masih diselidiki pihak kepolisian dan Kemendagri tersebut.

"Indikasi terkait kejahatan ekonomi, bukan Pilkada DKI. Kita jelaskan kepastian tapi yang jelas untuk kejahatan ekonomi," pungkasnya.

(mdk/gil)