1.102 Unit Hunian Tetap Dibangun untuk Penyintas Gempa di Palu

BPPW Sulteng telah melaporkan langsung rencana pembangunan huntap itu kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat berkunjung ke lokasi rencana pembangunan huntap tersebut pada Kamis (6/1).

2022-01-07 21:32:00

Gempa

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun hunian tetap (huntap) permanen sebanyak 1.102 di Tondo Dua, Kelurahan Tondo, Kota Palu. Huntap ini diperuntukkan bagi penyintas gempa, tsunami dan likuefaksi.

"Di Tondo, ada 1.102 unit huntap yang akan dibangun di lahan seluas 65,3 hektare ," kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulteng, Sahabuddin di Palu, Jumat (7/1).

BPPW Sulteng telah melaporkan langsung rencana pembangunan huntap itu kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat berkunjung ke lokasi rencana pembangunan huntap tersebut pada Kamis (6/1).

"Hal-hal yang strategis agar dipercepat penyelesaian pembangunannya," kata Wapres Ma'ruf Amin, dalam kunjungannya ke lokasi relokasi pembangunan huntap di Tondo Dua, Kelurahan Tondo, Kota Palu.

Kepada Ma'ruf, Sahabuddin mengemukakan, huntap juga akan dilengkapi dengan sarana dan infrastruktur penunjang seperti jalan, lampu penerangan jalan, drainase, instalasi pengelolaan limbah, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dia menyatakan, pihaknya siap membangun karena anggaran untuk pembangunan telah siap, serta detail disain juga sudah selesai.

"Anggaran pembangunan untuk huntap di Tondo Dua, serta huntap di Kelurahan Talise sebesar Rp276 miliar untuk dua lokasi itu," terang Sahabuddin seperti dilansir dari Antara.

Namun, hingga saat ini pembangunan belum dilakukan karena, terdapat 47 warga yang mengklaim memiliki lahan di lokasi Tondo II.

"Kami siap melelang pembangunan ini, hanya saja ada klaim warga atas tanah. Kalau masalah ini sudah selesai, maka kami segera lelang," ucapnya.

Sementara untuk huntap di Kelurahan Talise, kata Sahabuddin, akan dibangun sebanyak 685 unit di atas lahan seluas 46,83 hektare.

"Huntap di Talise juga belum dilakukan pembangunan, karena ada warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan, sehingga ini harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Pemkot Palu," tutupnya.

(mdk/fik)