1.033 Sekolah di Kabupaten Serang Dalam Keadaan Rusak

Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang periode 2016-2021, tercantum akan meningkatkan meningkatkan standar sarana dan prasarana, termasuk target ruang kelas yang direhab per tahun.

2019-01-25 22:04:00

Gedung sekolah rusak

Sebanyak 1.033 sekolah di Kabupaten Seran, Banten terdata rusak. Rinciannya, 555 ruang kelas rusak sedang dan 478 ruang kelas rusak berat.

Koordinator Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten, Bahrul Alam, menilai komitmen Pemda Serang dalam membangun pendidikan tidak selaras dengan implementasi pelaksanaan di lapangan.

"Dengan target RPJMD yang telah ditetapkan semestinya sudah mampu untuk menyelesaikan pembangunan ruang kelas di Kabupaten Serang. Hanya saja hal ini belum dapat terealisasi dengan baik dalam pelaksanaannya," kata Bahrul, Jumat (25/1).

Ia mengatakan, terjadi ketidaksesuaian target pelaksanaan di Dinas Pendidikan dan DPKPTB dengan target perencanaan dalam RPJMD. Ada fluktuasi alokasi anggaran dengan jumlah target yang akan direhab atau dibangun dalam rentang tahun 2016–2018.

Dari APBD Kabupaten Serang tahun 2016-2018, Kabupaten Serang telah mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2016 untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar sebesar Rp 39.028.328.800 dengan target 160 ruang kelas walaupun hanya tercapai 81 ruang kelas saja, kemudian 2017 sebesar Rp 37.178.821.000 dengan target 284 ruang kelas akan tetapi yang terealisasikan yaitu 217 ruang kelas dan 2018 sebesar Rp 29.429.191.700 dengan target sebanyak 326 ruang kelas.

"Namun terjadi ketidaksesuaian anggaran dengan target karena dalam tiga tahun anggaran rehab dan pembangunan ruang kelas baru sekolah dasar terus menurun sementara jumlah target yang dialokasikan semakin naik," katanya.

Disampaikan Bahrul, perlu ada strategi khusus peta jalan (roadmap) percepatan perbaikan sekolah rusak untuk menyelesaikan banyaknya ruang kelas yang dalam rusak sedang dan rusak berat.

"Jika tidak ditangani dengan maksimal oleh pemerintah daerah maka ruang kelas akan semakin bertambah. Karena usia bangunan dan pemeliharaan yang kurang dari pihak sekolah," katanya.

(mdk/lia)