1 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Dinilai Kewalahan dan Minim Terobosan
Selain oligarki, Jokowi-Ma'ruf juga tak bisa menghadapi krisis kesehatan. Saat Covid-19 masuk Indonesia hingga ditetapkan sebagai pandemi, Jokowi-Ma'ruf tak bisa mengambil langkah tepat untuk menjamin kesehatan masyarakat.
Hari ini tepat satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, mengatakan tahun pertama kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf ini meninggalkan banyak catatan buruk.
Pertama, pagebluk oligarki. Ari Nurcahyo menyebut, dalam setahun belakangan, watak oligarki semakin menguat di lingkaran pemerintah.
"Saya melihat bahwa saat-saat ini demokrasi kita mengalami ujian yang sangat berat. Pagebluk oligarki semakin menguat di lingkaran pemerintah," katanya dalam diskusi virtual, Selasa (20/10).
Selain oligarki, Jokowi-Ma'ruf juga tak bisa menghadapi krisis kesehatan. Saat Covid-19 masuk Indonesia hingga ditetapkan sebagai pandemi, Jokowi-Ma'ruf tak bisa mengambil langkah tepat untuk menjamin kesehatan masyarakat.
"Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tampak sangat kewalahan menghadapi pagebluk Corona," ujarnya.
Komunikasi Jokowi-Ma'ruf dalam menangani Covid-19 juga sangat buruk. Bahkan, saat menanggulangi dampak Covid-19 di Indonesia, relasi pemerintah pusat dan daerah tak berjalan baik.
Tak hanya itu, pandemi Covid-19 membuka wajah buruk pemerintah Jokowi-Ma'ruf di bidang pendidikan. Selama pandemi Covid-19, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tak bisa membuat terobosan yang baik bagi pendidikan anak bangsa.
Padahal, salah satu janji Jokowi-Ma'ruf pada kampanye Pilpres 2019 lalu yakni membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
"Terobosan-terobosan dari pendidikan yang ada justru makin surut ke belakang. Sekarang membangun SDM unggul dan sehat mengalami tantangan," tegasnya.
Tanggapan Pemerintah
Sebelumnya, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengeluarkan laporan tahunan satu tahun pertama menjabat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang jatuh pada Selasa (20/10). Laporan tersebut diberikan untuk memperlihatkan capaian program pemerintah sesuai dengan visi-misi.
"Laporan ini memberikan kesempatan seluruh pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan perspektif lebih utuh tentang program-program pemerintah yang berasal dari visi-misi Presiden. Sehingga menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional dan diimplementasikan oleh semua Kementerian dan Lembaga," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dikutip dalam halaman KSP.go.id, Selasa (20/10).
Tidak hanya itu, laporan tersebut juga bertujuan untuk memberikan sarana evaluasi tahunan. Serta memberikan perspektif perbandingan tentang apa yang telah tercapai dan apa yang harus dilakukan pemerintah pada tahun berikutnya. Kemudian dalam laman tersebut dijelaskan selama setahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, kondisi pandemi Covid-19 sangat memengaruhi program kerja pemerintah terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi pemerintah tetap berusaha untuk menepati janji.
"Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi," sambungnya.
(mdk/eko)