Pengusaha Keluhkan Stimulus Perbankan Beda-Beda di Lapangan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pemerintah perlu mendesain stimulus produktif bagi dunia usaha selain kesehatan dan bantuan sosial. Sebab, selama pandemi Virus Corona, stimulus yang diperoleh dari perbankan berbeda-beda.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pemerintah perlu mendesain stimulus produktif bagi dunia usaha selain kesehatan dan bantuan sosial. Sebab, selama pandemi Virus Corona, stimulus yang diperoleh dari perbankan berbeda-beda.
"Bagaimanapun, pengusaha harus mencicil pinjaman, membayar operasional perusahaan dan gaji pegawai," kata Hariyadi dalam diskusi daring, Jakarta, Rabu (21/7).
Oleh karena itu selaiknya, kata Hariyadi, implementasi POJK 11/POJK 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 perlu diatur.
"Agar lebih seragam karena kenyataan di lapangan banyak lembaga keuangan yang memberikan keringanan yang berbeda-beda," katanya.
Menurutnya, perbankan menerapkan kebijakan stimulus yang berbeda. Padahal pengusaha memiliki permasalahan yang cenderung mirip bahkan sama sehingga ketika mendapat stimulus yang berbeda, pengusaha tetap mengalami kesulitan keuangan.
"Misalnya ada yang menerapkan penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara," jelasnya.
BI Klaim Pemberi Stimulus Moneter Terbesar di Antara Negara Berkembang
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memastikan pihaknya turut mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus kebijakan moneter yang akan dilanjutkan di 2021. Salah satunya kebijakan untuk menjaga likuiditas tetap longgar guna mendukung penyaluran kredit perbankan.
BI sejauh ini telah melakukan kuantitatif easing sebesar Rp 682 triliun atau 4,4 persen PDB, yang merupakan stimulus moneter terbesar di antara emerging market. Selain itu, BI akan melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN 2021 sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder).
Perry menegaskan bahwa pembelian SBN secara langsung hanya berlaku untuk APBN 2020. Di mana, untuk pembiayaan APBN 2020, BI telah membeli SBN dari pasar perdana (SKB 16 April 2020) Rp 75,86 triliun.
Lalu untuk pembelian SBN secara langsung serta menanggung seluruh pendanaan public goods (SKB 7 Juli 2020) Rp 397,56 triliun. "Jadi secara total kami sudah membeli dari SKB 1 dan 2 sebesar Rp 473,4 triliun," ujar dia dalam virtual launch of Indonesia Economic Prospects, Kamis (17/12).
Selain itu, BI juga akan memastikan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar yang tetap dijaga. Suku bunga juga akan tetap rendah, sampai dengan muncul tanda-tanda tekanan inflasi meningkat.
(mdk/bim)