Saya menyuarakan lawan LGBT

Saya menyuarakan lawan LGBT. Menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), membuatnya merasa yakin memang ada ketidakberesan atas masalah LGBT. Hingga dirinya merasa hal itu berbahaya bagi negara.

Ucapannya sempat membuat ramai. Menyinggung soal isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Bahkan di sejumlah pemberitaan menyebut sosok ini mendapat kabar ada banyak partai bakal meloloskan undang-undang perkawinan sejenis. Tak ayal banyak pihak pro dan kontra atas pernyataan tersebut.

Sosok tersebut adalah Zulkifli Hasan. Menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), membuatnya merasa yakin memang ada ketidakberesan atas masalah LGBT. Hingga dirinya merasa hal itu berbahaya bagi negara.

"Ini bisa merusak ketahanan kita dan ini saya katakan kita sudah ada di lampu merah," tegas Zulkifli.

Bagaimana penjelasan Zulkifli mengenai ucapannya tersebut. Kami mendapat kesempatan melakukan wawancara khusus di rumah dinasnya Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Senin pekan lalu.

Zulkifli juga menyinggung pentingnya peran negara dalam memberikan anggaran bagi anggota dewan untuk berkampanye. Ini terkait banyaknya kasus korupsi menjerat para wakil rakyat. Dirinya khawatir dengan sistem demokrasi di Indonesia seperti saat ini, justru menjadi kebablasan. Hingga sulit menutup banyak celah korupsi.

Banyak sekali tamu datang ketika kamu bertemu. Hilir mudik. Bergantian menemui ketua MPR tersebut. Banyak di antara mereka menemui Zulkifli, merupakan anggota DPR, kader partai hingga aktivis penolak cantrang. Sampai akhirnya kami mendapat kesempatan. Berikut wawancara jurnalis merdeka.com dengan Zulkifli Hasan.

Selama ini MPR dibanding DPR maupun DPD cenderung minim perannya. Bagaimana cara Anda membuat lembaga ini semakin bertaji?

Tugasnya memang beda-bea, MPR lain, DPR lain. MPR itu lembaga yang tugasnya terbatas, tugasnya 5 tahun sendiri. Selai itu ditugaskan untuk melakukan sosialisasi untuk menjaga persatuan, menjaga keragaman, menjaga agar semua langkah-langkah kita sesuai dengan konstitusional, jadi memang berbeda. Jadi enggak bisa MPR ramai-ramai hiruk-pikuk kaya DPR enggak. MPR kan tidak bahas undang-undang, tidak mengawasi anggaran dan memang beda. Jadi kalau MPR ribut malah aneh. Ya aneh, karena ada sidang apa? Istimewa. Kan aneh, bahaya malah.

Apa yang melatarbelakangi Anda sering membahas mengenai masalah korupsi dan meminta KPK semakin diperkuat?

Sejarah membuktikan, banyak contoh-contohnya, negara yang hancur itu di mana kalau KKN-nya merajalela, maka negara itu akan menjadi negara yang gagal. Itu sejarah membuktikan mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Itu negara-negara Eropa bagus, kejujuran diutamakan, korupsi dikurangi, negara berkembang bagus. Tetangga kita misalnya Singapura kan begitu. Jadi kalau negara-negara yang korupsi, sistem pengelolaannya buruk, itu bisa terancam bisa menjadi negara gagal.

Contoh sederhananya negara-negara yang saya tidak sebut namanya, satu maju satu terpuruk karena korupsi, tidak transparan, negara tidak di-manage dengan baik, itu berbahaya sekali. Oleh karena itu, pembahasan korupsi menjadi prioritas, oleh karena itu saya selalu mengatakan mari kita perkuat KPK.

Apa yang menyebabkan banyak anggota dewan terkena kasus korupsi?

Ini harus kita benahi. Sistem kita yang memungkinkan itu. Sistem demokrasi kita kalau semua seperti ini kita biarkan seperti ini tentu tidak mungkin akan terhindar dari perilaku buruk. Bayangkan kalau anggota DPR kampanye, kita melatih untuk menyuap rakyat tentu akan mencari sponsor, kalau sudah jadi ingin pulangkan uang. Atau partai politik yang dibiarkan seperti sekarang, mencari uang sendiri, saksi cari uang sendiri, perlu iklan cari sendiri, perlu apa-apa cari sendiri.

Ada seperti Eropa itu ditanggung oleh negara. Memang kelihatannya tinggi tapi angka korupsi jadi kecil. Kalau negara membiarkan, kalau kita membiarkan seperti ini semua dibiarkan untuk bertarung sebebas-bebasnya mencari duit sendiri, iklan sendiri-sendiri ini justru sistem yang buruk.

Jadi lebih baik negara memberikan dana kepada anggota dewan dan partai untuk kampanye?

Saya jalan ke Eropa, bahkan ke Amerika latin itu partai-partai itu iklannya dibiayai, saksi dibiayai. Nah kalau rakyat kita marah. Partai harus dibiayai nah resikonya kaya gini. Bagaimana? Ya mereka akan cari iklan, partai cari uang untuk membiayai baliho-balihonya. Nah itu akan membiayai partainya. Nah inilah yang saya kira kita harus, sistemnya harus kita biayai.

Sistem pemilunya harus kita sempurnakan. Kalau sistemnya tidak disempurnakan akan tetap seperti ini, agar lebih bagus, lebih transparan, lebih bertanggungjawab dan betul-betul punishmen-nya keras, karena partai kan sudah dibiayai, kalau sekarang kan partai cari uang. Bagaimana coba, saksi? Nah cari uang. Nah ini yang saya kira pada akhirnya akan sangat liberal dan menghalalkan semua cara yang bisa merusak demokrasi, bisa merusak tujuan demokrasi pancasila itu sendiri.

Sebagai ketua MPR, bagaimana membangun hubungan dengan Presiden maupun lembaga lain?

Alhamdulillah hubungannya baik sekali dengan Presiden, kepala negara kita selain eksekutif, dia juga kepala negara kita. Dengan lembaga-lembaga lain juga, bahkan rutin kita ada pertemuan tiga bulan, ada pertemuan tahunan bahkan lebaran pun bergilir, buka puasa juga bergilir jadi sangat subur dan harmonis dengan lembaga lain dan kawan-kawan yang memang sudah satu bagian besar itu.

Ada kekhawatiran di Indonesia tentang LGBT, isu komunis, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di negara ini?

Ini yang harus kita hentikan, kita sudah sepakat bahwa keragaman, keragaman itu bukan ancaman tapi peruntungan. Oleh karena itu nenek moyang kita peduli negeri ini sudah sepakat bahwa kita memang beragam dan faktanya seperti itu, kita sepakat bahwa kita ini merah-putih, NKRI satu, Pancasila kita satu, kita bersaudara, kita keluarga besar dan ini sudah disepakati 72 tahun yang lalu. Oleh karena itu selalu saya pakai ini, merah-putih yang mulai agak koyak-koyak itu. Yuk kita rajut kembali!.

Kita perkuat persatuan, tugas MPR. Sekali lagi kalau kita mundur ke belakang, Tantang kita adalah kalau Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan, politik, ekonomi sebagaimana Trisaktinya Bung Karno. Tugas kita masih banyak, yang sudah disepakati jangan lagi kita ungkit-ungkit, apalagi tentang Pilkada. itukan proses lima tahun sekali, ini bukan taruh lawan belanda, bukan yang lain-lain tapi bertaruh antar anak negeri untuk berbuat dalam kebaikan.

LGBT ini membahayakan, tentu saya sangat prihatin. Di Jakarta beberapa kali ada pesta seks sesama jenis, bahkan sekarang di media online pun banyak yang menawarkan yang sejenis. Tentu kita ini negara pancasila, negara yang beragama, bertuhan, barusan juga kita saksikan di Cianjur terjadi di santri dan digrebek sama polisi, pesta sesama jenis. Tentu ini berbahaya sekali, dalam konteks itu ada pembahasan dalam KUHP.

Di situ dicantumkan di pasal 292 barang siapa yang melakukan tindakan seksual cuma dibatasi sama usia 18 tahun. Kalau 18 itu dipidana, loh kalau tidak 18 tahun bagaimana. Nah kalau gitu sama saja kita membiarkan LGBT. Ini makanya kita prihatin betul, saya menyuarakan mari kita lawan (LGBT), karena bisa merusak generasi kita, merusak negeri kita dan ketahanan nusa dan bangsa.

Anda pernah menyebut ada lima partai yang mendukung LGBT itu, dari mana informasi itu didapatkan?

Itu pertanyaannya tidak tepat, saya tidak pernah ngomong kaya gitu, yang benar adalah saya waktu diskusi di Muhammadiyah dengan Aisysyah ada yang bertanya kenapa PAN mendukung LGBT, karena ada 4 partai saya juga enggak tahu apa, kata media online mengatakan 4 partai ini menolak LGBT, kenapa PAN ikut ini? Saya bilang PAN tidak ikut, jelas tidak, kita menolak itu dari dulu-dulu.

Nah memang ada yang tadi itu yang sudah sepakat seluruh partai itu, pidana tapi di bawah usia 18. Nah kalau dewasa bagaimana? Nah kalau dewasa boleh, itu namanya LGBT boleh. Nanti kalau yang usianya 30 tahun sama yang 30 tahun? Sekarang saya tanya, Laki-laki dengan perempuan tidak menikah, tanpa surat nikah, tanpa ada hukum perkawinan, apa itu namanya? kumpul kebo, boleh enggak? enggak boleh, laki sama perempuan. Laki-laki dewasa sama laki-laki dewasa kumpul kebo, pacaran, main seks, boleh enggak? Ya apa lagi.

Jadi kalau di bawah 18 berbahaya, artinya 19 tahun di atas boleh. Inilah yang saya sampaikan betapa bahayanya LGBT, oleh karena itu harus kawal UU itu agar jangan sampai hal itu terjadi.

Artinya di DPR sempat ramai dibahas mengenai aturan tersebut?

Ya justru saya dapat itu dari media. Ada Sekjennya PPP yang mengatakan PAN tidak datang, maka saya cek, kataya 4, itu enggak betul, yang betul itu 5 yang menolak LGBT. Oleh karena itu kami menolak umur berapa pun itu kami menolak, kalau perlu harus dipidana. Perbuatannya di mana pun harus dipidana.

Soal LGBT ini sudah separah apa memang di negara kita?

Parah sekali, di Sulsel pernah, di DKI itu beberapa kali pesta terbuka, layanan online, layanan di mana-mana tempat. Jadi saudara-saudara, miras, narkoba kemudian LGBT, pergaulan bebas ini merusak kita, merusak negara kita, merusak anak-anak kita. Ini bisa merusak ketahanan kita dan ini saya katakan kita sudah ada di lampu merah. Oleh karena itu mari hentikan bersama-sama, saya juga tidak segan-segan, kalau partai politik lain sepakat dengan ini saya tentu akan berbangga sekali. Kita sama-sama selamatkan anak cucu keturunan kita.

Ramainya masalah isu komunis, LGBT ini, sebenarnya ini ada yang mengatur atau tidak?

Ya tapi begini, apapun kita sudah 20 tahun reformasi sudah banyak juga yang kita capai. Oleh karena itu ada dampak-dampak negatif yang kita luruskan sementara yang belum berhasil seperti menghasilkan kesejahteraan harus terus dilakukan ini yang harus kita lakukan bersama-sama.

Artinya reformasi itu belum selesai dan harus kita perjuangkan bersama-sama. Terutama kesenjangan, kesenjangan politik, social distraction yang tadi, saling menghujat ini harus kita selesaikan, Ini adalah dampak daripada demokrasi yang kita alami dan ini harus diperbaiki terus menerus. Kalau soal prestasi indonesia juga banyak prestasinya. Kebebasan, ikut otonomi daerah, pembangunan, itu juga kita bersyukur. Tapi banyak yang belum berhasil kita bantu untuk selesaikan.

Dan ini tentu dampak dari 20 tahun, enggak adil kalau menyalahkan Pak Jokowi, enggak adil, Pak Jokowi baru 3 tahun, tapi banyak juga yang telah dicapai.