Proyek kereta cepat lamban, potensi Jepang intip kesempatan

Tidak ada orang yang bisa menyingkirkan kemungkinan Jokowi mengkaji ulang proyek kerja sama itu."

Hamparan tanah merah dikelilingi garis kuning bertulisan "di larang melintas, hati-hati, berbahaya" terlihat di tengah hutan. Segelintir pekerja tengah menebang pohon dan menggerakkan eskavator guna mengeruk tanah. Selain panah penunjuk arah, tak ada penanda lain bisa menunjukkan bahwa itu ternyata salah satu lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Penanda tunggal itupun terletak di perkebunan teh Walini, berjarak sekitar dua kilometer dari lokasi.

"Di sini mah masih sepi, belum normal. Ramai hanya pada saat presiden datang pas peresmian," kata Neng, pemilik warung makan tak jauh dari lokasi ketika berbincang dengan merdeka.com, pekan lalu.

"Tapi masih ada pejabat suka datang untuk melihat-lihat. Mereka kalau datang biasanya dikawal polisi."

Delapan bulan sudah usia proyek kereta peluru senilai USD 5,5 miliar. Belum ada perkembangan berarti sejak Presiden Joko Widodo meresmikan pengerjaan proyek sepanjang 142 kilometer itu, di Walini, Kabupaten Bandung Barat, pada 21 Januari lalu.

Padahal, kereta cepat ditargetkan tuntas dalam tiga tahun. Kelambanan dipastikan bakal mengancam pencapaian target penyelesaian proyek kerja sama Indonesia-China tersebut.

Tak salah jika ini menimbulkan spekulasi terkait peluang Jepang untuk kembali menggenggam proyek yang sejatinya sudah menahun diminatinya tersebut. Terlebih lagi, Negeri Matahari Terbit memiliki pengalaman mengambil alih proyek kereta cepat China yang mangkrak di Filipina.

Dewa Made Juniarta Sastrawan, juru bicara Kementerian Perhubungan, menilai wajar jika Jepang masih tertarik menggarap megaproyek transportasi berbasis rel di Indonesia. Namun, dia menampik spekulasi bahwa Negeri Samurai masih meminati proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Proyek kereta di Indonesia tidak hanya kereta cepat, masih ada yang lain. Wajar saja jika Jepang tertarik," katanya saat berbincang dengan merdeka.com, pekan lalu.

"Tapi untuk kereta cepat, mereka tahu bahwa Indonesia sudah memutuskan kerja sama dengan China."

Memang terlalu dini jika Jepang sudah terang-terangan menyatakan minat merebut proyek prestisius itu dari China. Namun, tak menutup kemungkinan, negeri rawan gempa tersebut tengah menunggu momen untuk itu.

Akhir Juli lalu, Nikkei Asian Review menurunkan laporan terkait kereta cepat Jakarta-Bandung. Jurnal bisnis di bawah bendera raksasa media Jepang, Nikkei Inc, itu menyoroti kelambanan pengerjaan proyek.

"Awan hitam muncul di atas megaproyek kereta cepat pertama di Indonesia. Proyek yang ditangani konsorsium perusahaan China dan Indonesia itu membuat sedikit kemajuan meski sudah lebih dari setengah tahun diresmikan," begitu penilaian media massa berbahasa Inggris tersebut.

"Kesulitan dalam pembebasan lahan, perizinan, dan pendanaan menjadi faktor yang disalahkan atas kelambanan pengerjaan proyek."

Kereta cepat merupakan proyek infrastruktur terpenting di periode pertama kepemimpinan Jokowi. Sehingga, penerus Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai bakal kehilangan muka jika proyek kuncinya itu mangkrak.

"(Joko) Widodo dikenal sebagai figur pemimpin yang cepat dalam mengambil keputusan," kata Nikkei. "Sehingga, tidak ada orang yang bisa menyingkirkan kemungkinan dia akan mengkaji ulang proyek kerja sama itu."

Di sisi lain, Jokowi pernah memuji kerja kontraktor Jepang dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Menurutnya, proyek yang proses konstruksinya resmi dimulai Oktober tiga tahun lalu itu mengalami perkembangan sesuai jadwal.

Pengalaman di Filipina

Tahun lalu, Negeri Sakura berhasil mengambil alih proyek jaringan kereta utara-selatan (north-south rail project) Filipina dari tangan China. Kala itu, Presiden Benigno Aquino III dan Perdana Menteri Shinzo Abe bersepakat atas pengucuran pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar 241.9 miliar yen.

Proyek jaringan kereta menghubungkan Tutuban (Manila)-Malolos itu mangkrak selama bertahun-tahun pasca Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo meneken kontrak senilai USD 421 juta dengan China National Machinery and Equipment Corp (CNMEC) pada 2005. Pembengkakan biaya menjadi penyebab proyek tersebut dipetieskan.

Lima tahun lalu, pemerintahan Aquino membatalkan proyek kerja sama itu lantaran terdapat persoalan hukum dan dugaan korupsi.