Pemerintah pusat hanya bisa mengeluh

Menurut Ryaas, pemerintah pusat tidak membina pemerintah daerah secara optimal dalam melaksanakan otonomi.

Sebagai salah seorang penggagas otonomi daerah, Ryaas Rasyid mengaku kecewa karena jalur dia buat dalam memecah sentralistik pada masa Orde Baru ternyata tidak berjalan mulus.

Menurut dia, pemilihan kepala daerah secara langsung mengacaukan sistem otonomi daerah. “Yang ada pemerintah pusat hanya mengeluh saja, sesudah mengeluh mereka mau menarik lagi kewenangan," katanya.

Berikut penjelasan Ryaas saat ditemui Alwan Ridha Ramdani dari merdeka.com Rabu lalu di kantor Asosiasi Pemerintahan Provinsi se-Indonesia di Jakarta.

Apakah gagalnya otonomi daerah karena kualitas hasil pemilihan kepala daerah tidak bisa diharapkan?

Otonomi daerah didistorsi karena banyak faktor. Jadi kalau Anda kecewa pada otonomi daerah boleh-boleh saja. Tapi perlu diingat pada masa itu bukan tergantung pada undang-undang otonomi daerahnya, bukan pada situasi otonominya, penentuan calon kepala daerah itu oleh partai politik di luar jangkauan kebijakan otonomi.

Nah, sistem rekrutmen ini menjadi penyebab daerah tidak optimal menghasilkan kepemimpinan yang baik. Yang paling bertanggung jawab soal ini adalah partai politik.

Salahnya partai politik di mana?

Karena mereka mendorong. Dari merekalah lahirnya mereka (pemimpin) itu. Prosesnya itu ada transaksi, nepotisme, kemudian rakyat bingung dapatnya kok pemimpin kayak begini, tapi harus dipilih.

Era otonomi ini melahirkan ketimpangan pembangunan. Apa komentar Anda?

Oh sangat. Ada juga pandangan karena otonomi ini diletakkan di kabupaten/kota, bupati dan wali kota cenderung sendiri-sendiri dan koordinasi gubernur tidak bisa mensinkronisasi program-program.

Maka sekarang ada wacana, konsep, bagaimana kalau otonomi daerah diletakkan di provinsi sehingga otonomi daerah menjadi bagian provinsi tanpa harus mengurangi kewenangan di kabupaten/kota.

Kewenangan di provinsi diperbesar. Kalau kewenangan diperbesar, orang pusat tidak mau mengurangi kekuasaannya. Kalau kewenangan provinsi diperbesar dengan mengambil kewenangan di kabupaten akan terjadi konflik. Karena itu jadi satu kemunduran.

Apakah itu solusinya?

Solusinya adalah pemerintah pusat harus berjiwa besar untuk meletakkan otonomi di provinsi dan memberi kewenangan pada provinsi tanpa mengurangi kewenangan dari pemerintah kota.

Era otonomi ini harusnya ada pendelegasian kewenangan, seperti dasar ada di pemerintah. Tapi ada program sama antara pusat dan daerah. Misalnya, pusat bikin jamkesmas dan daerah bikin jamkesda, kenapa ini terjadi?

Itu kesalahan koordinasi saja. Mestinya kebijakan-kebijakan serupa tapi dilaksanakan pada tingkatan berbeda itu harus disinkronisasikan. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan itu. Itu persoalan sederhana saja, tidak terjadi kalau pemerintah pusatnya kreatif.

Ini karena ego pemerintah tinggi?

Ego menterinya, menterinya tidak mampu melaksanakan itu. Kelemahan menterinya tidak bisa menyerasikan atau kalau perlu memaksakan program-program itu di bawah, jangan sendiri-sendiri.

Aturan untuk memaksa pemerintah daerah itu cukup?

Lebih dari cukup. Ini dilemanya di sini, kalau daerah mau bergerak leluasa tambah kewenangan mereka. Tapi di sisi lain, komplainnya orang Jakarta adalah kalau mereka diberi kewenangan mereka tidak bisa melaksanakan dan ditarik kembali.

Misalnya dalam sektor pendidikan, itu akan ditarik kembali dalam manajemen guru. Alasannya daerah tidak mampu. Kalau ini diserahkan lagi ke pusat, daerah akan lepas tangan dan tidak mau mengurusi guru-guru, nanti guru-gurunya komplain lagi. Harusnya tetap di daerah tapi dibina dan diawasi oleh pemerintah pusat. Kurang uang tambah uang.

Selama pelaksanaan otonomi daerah ini tidak ada pembinaan optimal?

Tidak ada. Yang ada pemerintah pusat hanya mengeluh saja, sesudah mengeluh mereka mau menarik lagi kewenangan. Sama dengan menteri ESDM, sama dengan menteri kehutanan.

Sekarang ini pendidikan, nanti kesehatan. Lama-lama puskesmas diambil pemerintah pusat lagi karena dinilai pemerintah daerah tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi harusnya supervisi, bantu supaya berfungsi bukan ditarik lagi. Bagaimana bisa orang puskesmas diatur pemerintah pusat, urusan guru diatur Jakarta. Ini sekian juta guru, bagaimana mengatur itu kalau tidak diserahkan ke daerah.(mdk/fas)