Menjaga Bandung tidak tenggelam

Tanggung jawab itu berada di pundak semua pihak, tanpa kecuali.

Warga Bandung diselimuti rasa was-was saat musim hujan tiba. Mereka risau jika banjir terulang.

Paling tidak itu yang ada di benak Aby (29), warga Kecamatan Kiaracondong, Bandung. Aby yang merupakan seorang pengantar barang saban hari harus keluar rumah dan menghadapi beragam cuaca.

"Kalau lagi cerah enak. Tapi kalau sudah hujan was-was. Apalagi saya kerjanya pakai motor kesana kesini. Saat hujan dan akan berpindah ke tempat lain, yang ada di pikiran, 'mau lewat mana ya? Ke sini banjir enggak ya? Ke sana banjir enggak ya?," kata Aby saat ditemui merdeka.com di kawasan Jalan Pelajar Pejuang, Kamis (17/11).

Dalam kajian sementara lembaga swadaya masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, fakta penyebab banjir di wilayah Bandung, khususnya Pasteur, terjadi karena permasalahan resapan Kawasan Bandung Utara (KBU) yang masuk wilayah Kota Bandung (Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Astana Anyar, Andir).

"Banjir Pasteur bukan disebabkan air kiriman dari Lembang (Bandung Barat), karena aliran air dari Lembang sebagian besar mengalir ke Sungai Cikapundung, bukan Sungai Citepus," kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan.

Sungai Citepus memang melintasi kawasan Pasteur. Daya tampung sungai ini berikut cabangnya rusak akibat alih fungsi lahan resapan, penyempitan, dan pendangkalan sungai oleh bangunan komersial serta pemukiman, dan penyumbatan oleh sampah.

Dadan menilai, kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) pemerintah tidak memihak pada ketahanan dan perlindungan lingkungan. Hal itu bisa dilihat banyaknya penerbitan izin pembangunan sarana komersial di wilayah KBU, yang semestinya menjadi resapan air.

Kota Bandung adalah kota di Jawa Barat dengan jumlah hotel dan apartemen terbanyak. Tercatat ada sekitar 556, dan sekitar 262-nya berada di KBU. Selama lima tahun terakhir, Dadan mencatat perambahan wilayah resapan air di KBU Kota Bandung oleh pengembang makin gencar. Kurang lebih sudah ada 150 sarana komersil dibangun.

Pengamat Tata Kota Institut Teknologi Bandung (ITB), Denny Zulkaidi mengatakan, prinsip mengentaskan banjir sebuah daerah itu ada tiga. Yakni resap, tahan, dan alirkan. Resap artinya limpahan air dari langit harus terserap di kawasan lindung. Sedangkan wilayah resapan mayoritas Kota Bandung ada di KBU.

"Resapan juga bisa dibuat di setiap rumah dengan gerakan masif. Misalkan membuat biopori," kata Denny pada merdeka.com.

Kemudian jurus kedua adalah tahan. Penahan air bisa dilihat dari kolam retensi atau danau buatan.

"Jadi air ditahan dulu juga. Jangan dibuang-buang, ini sebagai pengendali," kata Denny.

Jika prinsip itu sudah berjalan, dilanjutkan dengan cara pengaliran. Prinsip ini mengharuskan laju air dari hulu dapat mencapai hilir dengan baik. Salah satu saran dia yakni pembuatan drainase memperhatikan kebutuhan kota. Apalagi Bandung saat ini dilanda hujan ekstrem.

"Karena urusan air harus terintegrasi perbaikan saluran air dalam satu sistem. Misalkan enggak bisa Dago (kawasan atas) gorong-gorong dibesarkan, tapi di hilir tidak dibesarkan. Tetap mengalir ke bawah kan air itu. Kalau enggak besar, ujung-ujungnya banjir juga," ucap Denny.

Jika prinsip itu terintegrasi dengan baik, Bandung menurut dia tidak lagi dilanda banjir. Dengan catatan, masyarakat juga turut menjaga lingkungan.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, masalah infrastruktur di kota kembang ini menjadi perhatiannya. Dia menyatakan dua pertiganya khusus buat menangani banjir.

"Selama dua tahun sudah 30 titik drainase dibenahi. Kenapa baru 30 titik? Karena itu anggaran terbatas," terang pria yang akrab disapa Emil ini.

Perbesaran gorong-gorong hingga 2x2 meter juga salah satu upaya mengatasi banjir, agar air dapat mengalir ke hilir dengan baik.

"Kenapa 2x2 meter? Itu sudah saran dari pakar di ITB juga. Pagarsih itu sudah dibuat sejak Desember 2015 lalu," kata Ridwan.

Menurut Ridwan, dia tidak main-main dengan upaya menangkal banjir. Usahanya bukan cuma fokus pada urusan pembenahan saluran air. Namun juga perbaikan kawasan resapan di hulu, yakni KBU. Dia menyatakan celah penerbitan izin di KBU sudah dibuat serapat mungkin selama tiga tahun memimpin.

"Apartemen itu belum ada yang saya terbitkan secara murni. Ada yang periode sebelumnya. Jadi enggak betul Pemkot Bandung murah hati izinkan. Enggak ada izin-izin yang kami rilis. Saya ingin fair KBU mana yang dipertanyakan?" ucap Ridwan.

Untuk pengendalian banjir, lanjut dia, pihaknya sudah membuat 10 ribu biopori yang dilakukan secara gotong royong. Saat ini Pemkot Bandung juga tengah mempersiapkan dua ribu sumur resapan yang dikoordinasikan dengan camat.

Lainnya, kolam retensi juga sudah dibuat, salah satunya ada di Taman Lansia. Tahun depan dia berjanji lima kolam retensi bakal dibangun. Antara lain di Jalan Bima, Babakan Jeruk, Sirnaraga, dan depan Pasar Gedebage. Luasnya sekitar 4 ribu sampai 6 ribu meter persegi.

"Bandung masih ada masalah? Iya. Tapi kalau kami malas ya enggak. Jadi dicicil. Jadi ini jawaban atas kritikan. Saya jawab dengan bekerja sampai titik terakhir menjadi wali kota," ujar Ridwan.(mdk/ary)