Komisi tak bertaji di hadapan politisi

”Kami tidak diam dan terus memantau," kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Judhariksawan.

2013-12-16 09:54:31

Pemilu 2014

Pertengahan tahun lalu Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mengunggah rekaman berisi suara seseorang mengenai acara RCTI Jawa Timur ke laman YouTube. Isinya ada upaya pemenangan Hanura dengan memasukkan slot kampanye dalam acara di stasiun televisi swasta itu.

Jelang pemilihan umum legislatif, partai-partai sibuk pencitraan. Partai tidak punya televisi harus gigit jari melihat tingkah polah politisi menggunakan frekuensi untuk meningkatkan elektabilitas mereka.

“Yang menarik fenomena integrasi pemilik media ke dalam lapangan politik akan sejalan dengan upaya memperbesar ruang inklusifitas," kata Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Dia mengingatkan inklusifitas sempit sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi. Kampanye antar partai kasus hukum mereka diekspos ke media akan menjadi isu mainan calon anggota legislatif.

Penggiat Televisi Komunitas, Budhi Hermanto, mendesak Komisi Penyiaran Indonesia untuk tegas atas penggunaan seenaknya frekuensi oleh para pemilik media sekaligus politisi. “KPI memang ada kapasitas dan koridor tapi cobalah galak sedikit untuk konteks edukasi,” ujarnya.

Dia mempersoalkan kuis kebangsaan sangat kentara berbau politik. “Kalau saya ingat di Yogya ada orang jualan handuk di pasar karena harganya cuma 500 rupiah, lama-lama yang dijual bukan handuk tapi jam tangan, ada provokasi atau dolop. Saya kira di acara TV itu dolop,” tuturnya.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Judhariksawan mengakui pihaknya telah membuat gugus tugas bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengamati tingkah politisi pemilik televisi. Namun KPU telah mengingatkan KPi untuk tidak terlalu mencampuri urusan pemilu.

Dia menegaskan misalkan untuk acara kuis kebangsaan yang ramai diperbincangkan publik, KPI sudah layangkan teguran. KPI tengah menggodok aturan bukan hanya bagaimana meliput pemilu, tetapi frekuensi tidak boleh dimanfaatkan oleh golongan tertentu. ”Kami tidak diam dan terus memantau," katanya.

(mdk/fas)