Ramai 110 Juta Warganet Dukung Penundaan Pemilu, Pakar Ungkap Kejanggalan Data

Pada 15 Maret 2022 silam, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa dia memiliki big data soal 110 juta warganet yang meminta penundaan Pemilu 2024. Namun Lembaga Riset Siber CISSREC menemukan kejanggalan terkait big data tersebut.

2022-04-12 15:29:00

Jateng

Pada 15 Maret 2022 silam, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa dia memiliki big data soal 110 juta warganet yang meminta penundaan Pemilu 2024. Namun banyak pihak yang mempertanyakan validasi data tersebut, di antaranya Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC. Bahkan mereka menemukan kejanggalan terkait big data tersebut.

“Jadi, data dukungan melalui media sosial ini jelas tidak mungkin sekali, karena pemakai aktif Twitter hanya sekitar 15 juta,” kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Dr. Pratama Persadha dikutip dari ANTARA pada Selasa (12/4).
Berikut hasil riset selengkapnya:

Banyak yang Menolak Penundaan Pemilu

Pratama mengatakan, data yang menyatakan kontra penundaan pemilu di Twitter sebanyak 83,60 persen sedangkan yang pro 16,40 persen. Sementara itu pada media daring yang kontra sebesar 76,90 persen dan yang pro hanya 23,10 persen. Menurut dia, dari data itu saja sudah terlihat kalau lebih banyak yang menolak penundaan pemilu.

Selain itu, disebutkan juga tokoh kontra pemilu yang paling banyak terdapat pada pemberitaan media online adalah Agus Harimurti (Ketua Umum DPP Partai Demokrat) sebanyak 1.420 berita, disusul Surya Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem) sebanyak 555 berita. Sementara tokoh pro penundaan pemilu terbanyak adalah Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) sebanyak 3.892 artikel berita disusul Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN).

Harus Jelas

Pratama mengatakan, sumber pengambilan data soal jumlah warganet yang mendukung penundaan pemilu harus jelas. Bahkan untuk mengambil data tersebut dengan survei sebenarnya merupakan hal yang sulit, bahkan mustahil meski dilakukan secara daring. Hal ini karena sampel harus dilakukan sesuai usia, apalagi mencapai angka 110 juta warganet.
“Mengumpulkan dan membaca data FB, IG, dan WA tidak semudah di Twitter yang membuka API (application programming interface). Perlu persetujuan FB untuk pihak ketiga membaca data dan mengumpulkannya,” kata Pratama dikutip dari ANTARA.

(mdk/shr)