Diperlukan Pendekatan Sosial Budaya, Ini Kata Ketua GTP UGM Tentang Konflik Papua

Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Bambang Purwoko, berpendapat bahwa pendekatan berbasis sosial budaya diperlukan dalam meredam konflik Papua. Apalagi, menurutnya banyak anggota kelompok bersenjata itu yang masih menyimpan dendam karena keluarganya menjadi korban dari operasi TNI-Polri.

2021-04-21 12:30:00

DIY

Akhir-akhir ini, konflik TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua semakin memanas. Ketua Gugus Tugas Papua (GTP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Bambang Purwoko, berpendapat bahwa pendekatan berbasis sosial budaya diperlukan dalam meredam konflik Papua. Apalagi, menurutnya banyak anggota kelompok bersenjata itu yang masih menyimpan dendam karena keluarganya menjadi korban dari operasi TNI-Polri.

“Langkah ini pendekatan adat, misalnya dengan membayar denda adat atau membayar kepala dan upacara perdamaian. Tujuannya untuk memutus mata rantai dendam,” kata Bambang mengutip dari dari Ugm.ac.id pada Selasa (20/4).

Menurut Bambang, bentuk operasi militer yang dilakukan di Intan Jaya tak perlu diperluas hingga ke kabupaten lainnya. Dia berharap agar pimpinan TNI-Polri dapat berkomunikasi dan bekerja sama secara sinergis dengan kepala daerah setempat untuk menangani konflik ini. Berikut selengkapnya:

Motif Kelompok Bersenjata

Istimewa

Bambang mengatakan, tindakan kriminal yang dilakukan kelompok bersenjata didasari oleh berbagai motif. Selain adanya motif balas dendam, tindakan itu juga bisa didorong karena adanya alasan finansial dengan merampas senjata milik TNI-Polri.

Tak hanya itu, dari kejadian-kejadian sebelumnya, tak menampik kemungkinan bahwa kelompok bersenjata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan politik mereka. Misalnya saja akibat kegagalan kontestasi politik di tingkat lokal.

Pengacau Keamanan

Walau dimungkinkan punya berbagai motif, namun Bambang menilai motif dari serangan yang dilakukan kelompok bersenjata dalam beberapa minggu terakhir di Kabupaten Puncak tidak terlalu jelas. Apalagi, serangan dilakukan dengan sasaran pembakaran kepada guru-guru, warga pendatang, pelajar, dan rumah kepala suku. Dari kejadian itu, terlihat bahwa motif penyerangan tak semata-mata bersifat politis, namun juga perilaku brutal dan kejam untuk mengacaukan kondisi keamanan.

“Sebenarnya KKB atau OPM di Puncak ini pantas disebut sebagai Gerakan Pengacau Keamanan. Kebrutalan mereka menghancurkan fasilitas pendidikan memperlihatkan bahwa mereka juga bermaksud menghambat kemajuan masyarakat Puncak dan sangat mungkin penggerak mereka bukanlah anak-anak asli Puncak,” kata Bambang mengutip dari Ugm.ac.id

Pentingnya Pembangunan Pendidikan

Menurut Bambang, salah satu aspek yang penting untuk disentuh guna mencegah kemunculan dan perkembangan kelompok separatis bersenjata adalah pembangunan pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan yang baik menjadi penting dan tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah.

“Anak-anak yang sudah lulus sekolah atau yang tidak sekolah sebaiknya bisa diberi akses pekerjaan oleh Pemda, misalnya dengan menjadi Satpol PP atau posisi pekerjaan lainnya seperti aparat keamanan kampung,” pungkas Bambang.

(mdk/shr)