Tinjau Depo MRT, Ketua DPRD belum pastikan pencairan dana Rp 2,56 T

2017-07-10 18:27:40

MRT

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD Muhamad Taufik mengunjungi Depo Mass Rapid Transit (MRT) di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. DPRD ingin mengetahui progress pembangunan fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI terkait permintaan PT MRT untuk pencairan dana Rp 2,56 triliun.

Rombongan juga ditemani Sekda Saefullah dan beberapa anggota lainnya. Prasetio mengatakan jika kedatangan meninjau MRT untuk melihat sudah sejauh mana pengerjaan MRT dan berapa dana yang diperlukan dalam penyelesaian proyek ini.

"Setelah kita evaluasi kan melihat apa sih yang dikerjakan dan mereka kan meminta bantuan kepada kita ada dua tahapan itu ya, kita kan harus tahu juga karena dana yang dikeluarkan enggak kecil juga," kata Prasetio di Depo Lebak Bulus MRT, Jakarta Selatan, Senin (10/7).

Prasetio mengaku ingin melihat langsung pengerjaan di lapangan sebelum DPRD mengeluarkan rekomendasi pencairan dana tambahan. "Artinya rekomendasi ini kita keluarkan setelah kita lihat lapangannya. Implementasi dan pembangunannya ada yang berkendala tapi sudah dibereskan oleh PT MRT," ujarnya.

Prasetio mengatakan jika untuk fase pertama membutuhkan dana Rp 2,56 triliun. "Kan dia (PT MRT) minta rekomendasi belum kita kasih karena kan kita belum tahu untuk apa. Kita harus cek program ini. Ini kan buat kebaikan masyarakat juga saya rasa ini kita akan keluarkan rekomendasi," kata Prasetio.

Namun untuk pencairan dana Prasetio belum bisa memastikan kapan. "Secepatnya kita lihat, lihat, kita rapat dengan MRT lagi di DPRD dan detailnya bagaimana ambil tiketnya, bagaimana orangnya, bagaimana keluar orangnya, ya kita tanyakan aturan perundang-undangannya jelas gitu," jelas Prasetio.

Sementara itu Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan jika dana total untuk pengerjaan konstruksi fase 1 MRT diperlukan Rp 15 triliun. Sedangkan fase dua sekitar 22,5 triliun.

"Ini pembiayaan adalah fase 1 ini 16 kilometer kurang lebih 125 milyar Yen atau setara Rp 15 triliun," kata Tuhiyat.

Tuhiyat mengatakan dimana 49% ditanggung APBN pemerintah pusat dan 51% beban pemerintah DKI Jakarta atau sekitar 7,3 triliun. Itu akan dikembalikan dalam waktu 40 tahun.

Saat ini, PT MRT masih menunggu rekomendasi dari DPRD terkait permintaan tambahan dana yang telah diajukan sejak awal tahun 2017.

"Sekarang lagi pengajuan tapi butuh persetujuan dewan. Sudah diajukan sejak awal tahun, kita tinggal tunggu persetujuan dewan. Kalau dewan setuju, persetujuan itu lanjutan ke Bappenas, Bappenas proses ke Kemenkeu," ujarnya.

Tuhiyat mengatakan jika fase dua akan diselesaikan setelah fase satu rampung. Fase satu ditargetkan akan selesai tahun 2018. "Sekitar Juli atau Agustus selesai, tinggal trial, trialnya itu lima bulan," kata Tuhiyat.

Tuhiyat mengatakan jika untuk trial dimulai Oktober sampai Februari 2019, sedangkan untuk pengoperasian pada Maret 2019.

Tuhiyat mengatakan jika perkembangan pembangunan proyek MRT sampai bulan Juni ini sudah 74,89 persen. "Kita akan targetkan di akhir tahun ini posisi akan sukses 92 persen. Tinggal 8 persen itu, tinggal kita selesaikan di tahun 2018 sampai pertengahan nanti 2018," pungkasnya.

(mdk/bal)