Terhambat birokrasi, duit miliaran buat PKL DKI belum tersalurkan

Dalam bantuan itu, kata Ahok, transaksi keuangan pedagang harus menggunakan sistem uang elektronik atau e-money.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan penyaluran anggaran bagi pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Jakarta mengalami kemacetan. Padahal, anggaran yang disiapkan sekitar Rp 800 miliar.

"Hampir Rp 800 miliar dana itu. Sekarang aja masih Ro 300 apa Rp 500 miliar yang belum disalurkan. Itu karena mengalami kemacetan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta Pusat pada Selasa (14/7).

Kata Ahok, dana bantuan itu belum seluruhnya tersalurkan ke PKL karena permasalahan birokrasi dan pendataan pedagang. Dalam bantuan itu, kata Ahok, transaksi keuangan pedagang harus menggunakan sistem uang elektronik atau e-money.

"Harus itu, makanya kita paksa pedagang menggunakan kartu ini. Kalau pakai transaksi ini saya bisa tahu omzet pemasukan dia, dagangannya bagaimana, orang itu pintar dagang atau tidak," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Dengan sistem itu, mempermudah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan kredit karena lebih sistematis dan efisien.

"Mau nyalurin ke 100 ribu pedagang juga gampang, asal mereka semua sudah terorganisir. Kalau seperti ini gampang kasih kreditnya," jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk mengembangkan PKL di Jakarta. Salah satu alokasinya pemberian modal sebesar Rp 5 juta tiap pedagang dengan proses pendataan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI dan wajib membayar retribusi autodebet Bank DKI.(mdk/eko)