LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. JAKARTA

Taufik sebut Kemendagri koreksi Rp 30 T di RAPBD DKI 2015

DPRD akan meminta jawaban tertulis dari Pemprov DKI kenapa anggaran itu bisa masuk.

2015-03-18 21:37:00
APBD DKI
Advertisement

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta membahas evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015. Wakil Ketua Banggar M Taufik mengungkapkan, dalam evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada sekitar Rp 30 triliun kesalahan.

"Nilainya yang dikoreksi Rp 30 triliun," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3).

Dia menambahkan, dalam pembahasan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut, DPRD membahas anggaran yang dikoreksi Kemendagri. Dan anggota Banggar mempertanyakan mengapa anggaran tersebut bisa masuk.

"Itu ada evaluasi Mendagri yang dilarang itu dipertanyakan, misalnya anggaran penyelesaian segera misalnya Rp 3 miliar. Kita minta jawaban tertulis," jelas politisi Gerindra ini.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pencoretan anggaran tidak akan memperlambat proses pembahasan. Karena dana tersebut akan dialihkan untuk biaya sarana prasarana (Sarpras).

"Contohnya dana honorarium bendahara sebesar Rp 2 miliar. Kami akan alihkan ke saran dan prasarana. Kalau yang sudah dikumpulkan Kementerian Dalam Negeri ada Rp 1,1 triliun yang dicoret," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/3).

Dia menjelaskan, pengalihan ini dikarenakan anggaran pendidikan sudah mencukupi. Lalu anggaran kesehatan juga sudah dilakukan penambahan. Sehingga anggaran yang dicoret akan digunakan untuk pembangunan.

"Pendidikan udah cukup. Kesehatan udah dimasukin penambahannya. Sedangkan untuk sarana prasarana seperti lokasi yang banjir akan ditambah. Kalau mau jalan mulus se-Jakarta masih kurang anggarannya," tutupnya.

Baca juga:
Ahok akan jelaskan cara kerja e-budgeting ke DPRD DKI
Lulung: Wali Kota Jakbar anggaran operasional Rp 4 M, buset dah!
Anak buah Ahok heran maunya DPRD, evaluasi RAPBD malah bahas program
Pemprov DKI kembalikan pembangunan sekolah ke Dinas Pendidikan
Ahok soal lurah talangi biaya operasional: Mereka punya duit lah
Maju terus lawan DPRD, Ahok bersyukur bila sampai dipecat

(mdk/bal)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.