Sosok Sahrin Hamid, Orang Dekat Anies Baswedan yang Kini Jadi Komisaris Jakpro
Sebelum dikenal sebagai orang dekat Anies, Sahrin Hamid memiliki rekam jejak yang kuat dalam dunia politik dan pemerintahan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merombak susunan dewan komisaris PT Jakpro. Perombakan komisaris PT Jakpro itu berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS).
Ada tiga orang ditunjuk sebagai komisaris dalam struktur baru dewan komisaris terbaru Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Tiga komisaris baru itu adalah politisi Partai Golkar sekaligus mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran untuk wilayah Jakarta Selatan Kreshna Putra.
Kemudian Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat dan Sahrin Hamid. Nama terakhir bukan orang baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sahrin Hamid dikenal dekat dengan Anies Baswedan. Dia menjabat sebagai juru bicara resmi Anies selama masa kepemimpinannya di Jakarta. Sahrin Hamid juga merupakan Ketua Umum ormas Gerakan Rakyat.
Lantas siapakah sosok Sahrin Hamid, berikut profil lengkapnya sebagaimana dirangkum merdeka.com dari pelbagai sumber, Selasa (5/8):
Sosok Sahrin Hamid
Sebelum dikenal sebagai orang dekat Anies, Sahrin Hamid memiliki rekam jejak yang kuat dalam dunia politik dan pemerintahan. Pria kelahiran Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara ini diketahui aktif dalam berbagai kegiatan politik dan komunikasi publik.
Sahrin Hamid juga memiliki pengalaman di pemerintahan daerah. Dia pernah menjabat sebagai staf khusus Gubernur Maluku Utara pada tahun 2018 dan sempat maju sebagai calon Wakil Gubernur Maluku Utara pada Pilgub 2013.
Sosok Sahrin Hamid semakin dikenal luas setelah ditunjuk sebagai juru bicara utama Anies Baswedan selama masa kampanye Pilpres 2024. Selain perannya sebagai juru bicara, Sahrin Hamid juga merupakan Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat.
Alasan Sahrin Hamid Ditunjuk Jadi Komisaris Jakpro
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara terkait penunjukan Sahrin Hamid, sebagai komisaris di PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Pramono menjelaskan dua pertimbangan utama dalam memilih komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pertama, tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan. Kedua adalah kredibilitas,” ujar Pramono dalam keterangannya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/8).
Politisi PDI Perjuangan mencontohkan penunjukan Prasetyo Edi Marsudi sebagai Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya. Menurut Pramono, pengalaman Prasetyo sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta selama dua periode menjadi salah satu alasan utama.
“Jadi, hampir semua yang saya angkat adalah orang-orang yang memang punya kapasitas untuk itu," tambah Pramono.
Dalam struktur dewan komisaris terbaru, selain Sahrin Hamid, tercatat pula nama Khresna Putra, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Selatan. Pemprov DKI juga menunjuk Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, sebagai salah satu komisaris. Serta Lusiana Herawati sebagai Komisaris Utama Jakpro.