Soal reklamasi, pemerintah disebut banyak langgar aturan
Marwan juga mengkritisi proyek reklamasi ini penuh dengan unsur kepentingan.
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mempertanyakan sikap pemerintah terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta. Dia mengatakan bahwa pemerintah cenderung sering memutarbalikkan fakta.
"Pemerintah yang memutarbalikkan fakta sesungguhnya pelanggaran itu sudah nyata dilakukan pemerintah yang dipimpin oleh pemerintah Joko Widodo," kata Marwan dalam seminar yang bertajuk 'Stop Proyek Reklamasi Teluk Jakarta' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11).
Marwan menilai bahwa pemerintah telah banyak melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan masalah reklamasi ini. Dia juga mempertanyakan secara tegas bagaimana sikap pemerintah mengenai proyek tersebut.
"Kita mempertanyakan sikap Jokowi dan Pak Luhut sendiri bahwa terbukti selama ini yang banyak melanggar, mengangkangi hukum itu sendiri dari pemerintah justru dengan berbagai pelanggaran yang telah dibuat," ujarnya.
Baca juga:
Amien Rais Sebut 17 pulau reklamasi dibuat untuk kepentingan asing
Ini Pergub reklamasi yang dikeluarkan Jokowi sebulan sebelum jadi Presiden
Sudirman Said sebut Jokowi pernah keluarkan pergub reklamasi
Wapres JK: Soal reklamasi kita serahkan ke Gubernur DKI
Sudirman Said sebut saran JK soal reklamasi sepemikiran dengan Anies-Sandi
Selain itu, Marwan juga mengkritisi proyek reklamasi ini penuh dengan unsur kepentingan. Menurut dia, ada kepentingan asing bermain dalam proyek ini.
"Sikap kebijakan rencana strategis presiden China yang ingin menguasai berbagai wilayah termasuk juga wilayah di Indonesia dan karena itu mereka juga sangat berkepentingan untuk mensukseskan proyek reklamasi," ucapnya.
Untuk diketahui, pemerintah pernah melakukan moratorium pada proyek reklamasi. Namun moratorium itu kini telah dicabut oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.
Beberapa hari lalu Wapres Jusuf Kalla (JK) juga sempat melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam pertemuan itu JK memberikan saran untuk pulau reklamasi yang sudah terlanjur untuk dimanfaatkan. Sebab jika dihancurkan akan memakan banyak biaya.