Soal akuisisi PPD, Ahok beri sinyal terancam batal

DKI tetap berharap bisa mengakuisisi PPD karena memberikan banyak manfaat untuk transportasi Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta berencana mengambil alih (akuisisi) kepemilikan Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Surat akuisisi pun sudah dilayangkan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak setahun lalu.

Tapi hingga kini, kabar akuisisi itu tidak ada kejelasan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga bingung alasan pemerintah pusat belum menanggapi surat pemprov yang meminta PPD jadi BUMD.

"Kita enggak tahu. Situasi sekarang politik lawan politik, bisa nunggu Oktober ini," jelas Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/1).

Ahok menambahkan, sebenarnya Menteri BUMN, Dahlan Iskan, sudah menyetujui rencana itu. Dengan syarat audit pada PPD tetap harus dilakukan mengingat mereka memiliki utang sebesar Rp 170 miliar. Audit itu perlu untuk uji kelayakan apalah bisa diakuisisi atau tidak.

"Itu susah kan, mereka bukan PT. Hibahnya gimana, apakah hibah asset, seperti apa? Atau apa harus ubah ke PT dulu? Nah itu urusan dengan DPR lagi. Itu yang agak repot," terangnya.

Karena masih banyak kendala, lanjut Ahok, pihaknya memutuskan tidak menganggarkan dana pembelian sekaligus pembayaran utang PPD di APBD DKI tahun 2014 yang baru disahkan Rp 72 triliun. Tapi Ahok tetap berharap rencana ini bisa terealisasi tahun depan.

"Makanya kita enggak anggarkan uang pembayaran utang. Karena enggak jelas, mungkin tahun depan. DPRD sudah setuju tahun depan dianggarkan," tambah mantan bupati Belitung Timur itu.

Meski utang PPD cukup besar, Ahok yakin pengambilalihan PPD dari pemerintah pusat memberi banyak manfaat untuk pemprov utamanya dalam hal transportasi.(mdk/lia)