Siswa Penerima KJP Punya Mobil Imbas Data Kepemilikan Bermotor Tidak Sinkron, Begini Penjelasan Bapenda Jakarta

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengungkapkan, terdapat pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang memiliki rumah mewah hingga mobil.

Padahal KJP Plus diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.

“Peserta kemarin memang ditemukan ada beberapa misalnya orang tuanya punya mobil, rumah mewah, kan kita bisa lihat data. Kalau punya mobil mohon maaf kita evaluasi,” kata Plt Kepala Disdik DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di Gedung Disdik DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (12/6).

Namun, Syaefuloh belum dapat merinci jumlah pasti pemegang KJP Plus yang tidak tepat sasaran. Sebab, Disdik DKI masih melakukan verifikasi data satu per satu agar program ini tepat sasaran.

Adapun verifikasi ini, jelas Syaefuloh, memerlukan sinergitas dari pihak kelurahan hingga RT/RW.

“Saya mohon masyarakat untuk bersabar. Satu lagi yang paling penting, memastikan adik-adik kita yang dapat KJP atau siapa pun itu yang menempuh pendidikan untuk belajar dengan rajin,” tambah Syaefuloh.

DPRD Panggil Bank DKI Jakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sebelumnya juga akan memanggil pihak Bank DKI untuk membahas dana mengendap bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) pekan depan.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan karena banyak warga yang melapor bahwa uang KJP Plus tak kunjung cair dan masuk ke rekening warga.

"Minggu depan saya coba monitor saya panggil Bank DKI," kata ketua Iman kepada wartawan, Jumat (9/6).

Data KJP Bermasalah

Iman menduga terdapat permasalahan dalam proses pendataan nasabah yang juga sebagai pemegang kartu KJP.

Pemprov DKI Jakarta tengah memperbaharui data penerima KJP Plus.

"Ini KJP banyak yang hilang karena cleansing data. Jadi ini problem baru lagi. Ada puluhan ribu hilang karena di cleansing," ujar Iman.

DPRD Desak Data Penerima KJP Dibenahi

Iman mengatakan, mereka yang seharusnya menerima bantuan dianggap tercatat punya aset kendaraan dan dinilai tak lagi berdomisili di Jakarta.

Hingga akhirnya terdampak cleansing (pembersihan) data yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos).

“Niat kita baik, cleansing data agar tepat sasaran. Karena memang kita tidak bisa memberikan bantuan kepada semua pihak. Tapi jangan seperti KJP, data Bapenda dan Samsat nyata berbeda,” kata Iman dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (30/7).

Data Kendaraan Tidak Sinkron

Hingga saat ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial, data harta kekayaan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan data kepemilikan kendaraan dari Samsat belum sinkron.

“Ada sekitar 18 ribu anak yang terverifikasi tidak dapat lagi KJP, karena diduga punya kendaraan bermotor atau mobil. Tapi faktanya, data Bapenda tidak sinkron dengan datanya Samsat. Warga sudah koreksi ke Samsat, sudah memblokir di Samsat, tapi di Bapenda tidak terkoreksi ," timpal Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad.

Diusulkan Gandeng Dinsos dan Bapenda DKI Jakarta

Idris meminta Dinas Sosial DKI menggandeng Bapenda DKI dan Samsat wilayah untuk berkoordinasi dan mencari jalan keluar agar seluruh data saling terintegrasi. Sehingga, ucap dia bantuan KJP bisa disalurkan tepat sasaran.

Komisi E DPRD DKI bakal rapat dengan mengundang Bapenda DKI Jakarta dan Samsat Wilayah membahas hal ini.

"Itu korban dari sistem kita yang salah, bukan mereka yang salah, karena kita tidak ada update antara data Samsat dangan Bapenda," kata dia.

Penjelasan Bapenda Jakarta

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati menanggapi, pernyataan DPRD DKI Jakarta mengenai tak sinkronnya data kepemilikan kendaraan bermotor baik motor dan mobil penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang ada di Bapenda dan Samsat.

Sebagai bantuan pendidikan, ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk memperoleh bantuam, salah satunya orang tua calon penerima bantuan tidak memiliki kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun motor.

Menurut Lusiana, data yang dipakai Bapenda DKI adalah data yang sama dipakai Samsat. Data dari Samsat tersebut berada di Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.

"Yang perlu diketahui untuk data Samsat sampai dengan saat ini ada di Dinas Kominfotik bukan Bapenda. Bapenda memperoleh data dari Diskominfotik karena sistem dan pengolah datanya ada Diskominfotik," kata Lusiana kepada Liputan6.com, Minggu (30/7).

Bapenda hanya bertugas memproses pemblokiran permohonan Socio-Economic Status (SES) atau status ekonomi-sosial diajukan pemohon.

Bapenda Siap Dipanggil DPRD DKI Jakarta

Lusiana menyampaikan, Bapenda rutin melakukan proses sinkron data yang dikirimkan Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. Sebab itu, Lusiana menegaskan data kepemilikan kendaraan bermotor yang ada di Bapenda saat ini merupakan yang terbaru.

"(Bapenda) Siap dipanggil DPRD. Kami hanya proses pemblokiran SES permohonan pemilik, sepanjang yang dimohonkan sudah diproses," kata dia.

Reporter: Winda Nelfira/Liputan6.com